"Impor Beras meluluh lantakan janji yang memuliakan petani"
Jakarta | Potret RI - Pemerintah telah melalui mentrinya memutuskan untuk mengambil langkah impor demi memenuhi kekurangan pasokan beras medium. Namun begitu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan, impor hanya merupakan solusi sementara untuk mengamankan stok pangan nasional.
Rencana opsi impor beras terus mendapat penolakan dari petani di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, keberadaan beras impor akan menjatuhkan harga gabah. Apalagi, pada Februari, sejumlah daerah sudah ada yang mulai panen.
"Impor jelas tidak setujulah," kata seorang petani di Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi, Rusdani kepada Republika.co.id, Jumat (12/1).
Rusdani mengatakan, pada Februari, sejumlah daerah di Kabupaten Indramayu seperti Kecamatan Gantar dan Kroya, sudah mulai panen. Sedangkan areal sawah di wilayahnya akan panen pada Maret.
Menurut Rusdani, kebijakan impor beras akan menghancurkan harga gabah di tingkat petani. Padahal, petani sudah bersusah payah untuk terus meningkatkan produksi padi.
Namun, Rusdani mengakui, harga beras yang tinggi saat ini memang menyusahkan kaum buruh tani. Pasalnya, mereka hanya memperoleh penghasilan yang minim. Dia pun meminta agar pemerintah melakukan upaya lain, selain impor, untuk menurunkan harga beras di pasaran.
"Pemerintah harus turunkan harga beras, tapi jangan lewat impor," tegas Rusdani.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menurunkan harga beras di pasaran, menuai delik dan konspirasi untuk melemahkan perekonomian negeri dengan cara mengimpor beras disaat petani mulai panen, hal ini jauh dari pernyataan pernyataan yang selama ini disampaikan para pemerintah yang mengatakan akan mementingkan kepentingan petani dari pada kepentingan golongan mereka, dan kenyataan pahit akan diterima rakyat.
Hal senada diungkapkan Ketua KTNA Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Waryono. Menurutnya, kebijakan impor beras saat mendekati masa panen akan membuat nasib petani menjadi terpuruk. "Februari sudah mulai ada yang panen di sejumlah daerah di Indramayu," terang Waryono.
Waryono pun mengakui, tingginya harga beras di pasaran saat ini sangat memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah harus mampu menurunkan tingginya harga beras tersebut.
"Ini solusi yang temporary sampai kondisi harga stabil," ujarnya, di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jumat (12/1).
Jika jalan impor tidak ditempuh, ia khawatir kelangkaan pasokan beras medium akan membuat harga beras semakin tak terkendali. Sebagai dampaknya, laju inflasi akan terdorong naik. "Beras itu memberikan kontribusi terhadap inflasi yang tinggi," kata dia.
Sebanyak 500 ribu ton beras khusus dijadwalkan masuk ke Indonesia pada akhir Januari mendatang. Komoditas pangan tersebut di antaranya akan didatangkan dari Thailand, Vietnam, Myanmar dan Pakistan.
Aturan mengenai mekanisme impor beras khusus telah diatur dalam peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018. Permendag tersebut juga mengatur spesifikasi beras khusus yang boleh diimpor, yakni beras yang tidak ditanam di Indonesia dengan bulir patah di bawah lima persen. Salah satu contoh beras khusus yang memiliki spesifikasi itu yakni beras jasmine asal Thailand yang memiliki tingkat kepecahan lima persen.(Red.Su/Tim)
Post a Comment