BELAWAN POTRET RI - Menjelang terjadinya aksi pengusuran paksa bakal dilaksanakan pihak Pelindo 1 Belawan, pihak dari warga Jalan Raya Pelabuhan Lorong Gereja Lingkungan 12 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, mengaku siap digusur asalkan ganti rugi yang diberikan PT Pelindo I sesuai dengan harapan warga. Mereka pun menolak uang senilai Rp3 juta sebagai biaya bongkar, karena dianggap tidak layak.Sabtu (22/07).
"Rumah disinikan banyak yang permanen, bahkan ada berlantai dua. Kalau dikasi segitu, kan nggak cocok," ucap, Monica boru Panjaitan (68) warga sekitar pada sejumlah awak media.
Monica, mengaku tinggal di kawasan tersebut sejak dari tahun 1970. Ketika itu, pemerintah menggusur dan mengganti rugi rumahnya serta warga lain di perkampungan Sekoni, Belawan dengan alasan tanah yang mereka huni masuk dalam wilayah proyek pengembangan pelabuhan.
"Dulu kami tinggal di kampung Sekoni. Karena digusur dari sana, sebagian warga dipindahkan ke rawa-rawa berlumpur di lorong Gereja ini," tuturnya.
Sekarang setelah rawa-rawa yang dihuni warga menjadi daratan, dan telah berdiri ratusan rumah permanen PT Pelindo selaku pihak pengelola pelabuhan bermaksud kembali menggusur permukiman warga dengan alasan serupa.
"Warga disini sudah ada yang memiliki surat kepemilikan tanah. Kalau digusur tanpa ada ganti rugi, pasti akan terjadi pertumpahan darah," ungkap, Monica.
Senada, RF Marpaung (51) warga lainnya meminta pelindo untuk tidak memaksakan kehendaknya. Sebab, hal tersebut bisa memicu keributan akibat dari penolakan warga atas penggusuran itu.
"Kami siap digusur. Tapi, apa layak cuma diberi biaya bongkar saja. Terus kami harus tinggal dimana, sedangkan ini adalah kampung kami," katanya.
Semestinya lanjut dia, pelindo harus mengundang warga lebih dulu, untuk kemudian membahas soal biaya ganti rugi bagi warga terdampak penggusuran.
"Tidak ada sosialisasi tiba-tiba ada surat pemberitahuan jika rumah kami mau digusur, alasannya untuk penataan pelabuhan Belawan," cetus, Marpaung.
Kepling 12 Kelurahan Bagan Deli, Maruli Siregar menjelaskan, secara keseluruhan jumlah bangunan rumah milik warga di lingkungannya sebanyak 258 unit, dengan luas lahan mencapai 3 hektar.
"Untuk total jiwa sekitar 1.380 orang dari 265 Kepala Keluarga (KK)," terangnya.Maruli, membenarkan kalau sebelumnya utusan dari PT Pelindo I mendatangi rumahnya. Berdalih telah berkoordinasi dengan Camat Belawan, Ahmad SP petugas pelindo yang dikawal aparat TNI meminta ia untuk membagikan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan warga.
"Pelindo I itu pembohong, saya tanyakan ke pak Camat ternyata beliau tidak tahu soal ini. Untungnya saya menolak, kalau tidak warga bisa marah ke saya," ungkap, Maruli.
Sebelumnya, Public Relation PT Pelindo I Cabang Belawan, Khairul Ulya mengatakan, rencana penggusuran bangunan warga tersebut dilakukan sebagai langkah pelindo dalam mengamankan asetnya yang telah sejak lama dikuasai warga.
"Penertiban ini sebagai pengamanan aset HPL pelindo. Untuk surat pemberitahuan, akan segera dilayangkan," ujarnya.Ulya, menjelaskan dari 278,15 hektar lahan yang masuk dalam HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik perusahaan BUMN ini, diketahui terdapat sekitar 20 persen tanah dikuasai oleh masyarakat Belawan.
"Rencananya penggusuran setelah lebaran. Kita juga berkoordinasi dengan muspika dan aparat terkait lainnya," papar, Ulya.Sebelum penggusuran dilakukan, Pelindo I bakal menyiapkan biaya bongkar bangunan kepada masyarakat yang terdampak penggusuran. Sedangkan, untuk rumah ibadah akan diberikan lahan pengganti.
"Penggusuran sesuai prosedur, karena lahan itu merupakan aset kita. Pun begitu, pelindo tetap memberikan biaya bongkar bangunan pada warga, tapi bukan kompensasi ganti rugi," Ungkapnya saat acara cofe morning bersama insan Pers di aula terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan belum lama ini.(Hamdan SM/Blw).
Post a Comment