Pelindo 1 Bersinergi Dengan BUMN dan Swasta Kembangkan Bisnis

MEDAN | POTRET RI - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 kembangkan bisnis dan tingkatkan pelayanan kinerja perusahaan melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dan kesepakatan utama (head of agreement) antara Pelindo 1 dengan sejumlah BUMN dan swasta di Kementerian BUMN pada Rabu, 29 November 2017.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana dan jajaran Direksi BUMN dan swasta disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Ahmad Bambang.

Direktur Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana menerangkan bahwa sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Pelindo 1 dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun industri maritim Indonesia.

Ditambahkannya, sebanyak 16 BUMN dan swasta menandatangani perjanjian dan head of agreement dengan Pelindo 1. Pelindo 1 bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) akan mengembangkan Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Batu Ampar, Batam, dan Terminal Petikemas Pelintung. Sementara itu, dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Pelindo 1 berencana kembangkan bisnis properti.

Selain itu, Pelindo 1 akan bekerjasama dengan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) untuk kembangkan kawasan pariwisata di Tanjung Pinggir Batam. Untuk pengembangan pemasaran pelayanan jasa pemanduan di perairan Selat Malaka – Selat Singapura, Pelindo 1 akan bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Ketiga perusahaan akan melayani kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka – Selat Singapura, dan kapal-kapal yang menuju dan/atau dari pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah kerja Pelindo 1.

Pelindo II juga akan menyediakan sumber daya yang diperlukan, memasarkan jasa pemanduan kepada mitra Pelindo II dan/atau kepada pihak lain, serta Pelindo 1 akan membantu Pelindo II untuk menyampaikan product knowledge kepada para calon pengguna jasa Bambang Eka Cahyana menambahkan penandatanganan Head of Agreement dengan PT 

Djakarta Lloyd (Persero) dilakukan untuk mendukung kerjasama pemasaran pelayanan jasa pemanduan di perairan Selat Malaka – Selat Singapura yang dimaksudkan sebagai pedoman dan persiapan untuk melaksanakan kerjasama pemasaran pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka – Selat Singapura dari perairan Sabang sampai ke perairan Horsburgh di sekitar perairan Selat Malaka.

Kerjasama lainnya yang ditandatangani adalah penutupan asuransi aset dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero); kerjasama program asuransi jiwa pegawai dengan PT Taspen (Persero); kerjasama dengan Supply Chain Financing (SCF) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI); kerjasama implementasi transaksi cashless dengan PT Bank Mandiri) Persero Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BBCA); kerjasama dukungan publikasi dan dokumentasi dengan PT Balai Pustaka (Persero), Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dan Perum Produksi Film Negara; serta kerjasama pengelolaan rumah sakit dengan PT Pertamina Bina Medika.

Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana menerangkan bahwa Pelindo 1 terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanannya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun industri maritim Indonesia. “Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Pelindo 1 dan BUMN lainnya dalam rangka pengembangan usaha. 

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara maksimal. Dengan adanya sinergi BUMN menjadi salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan optimalisasi potensi BUMN demi kemajuan bangsa,” terang Bambang Eka Cahyana.

Pelindo 1 berencana membelanjakan dana sebesar Rp 18 triliun untuk periode 2015 hingga 2017 untuk pengerjaan sejumlah proyek di antaranya: pembangunan terminal peti kemas Belawan senilai Rp 6 triliun yang akan dikerjakan dalam dua tahap. Pelindo 1 akan mengembangkan terminal multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan nilai investasi Rp 4 triliun.

Di samping Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan, Pelindo 1 juga akan kembangkan terminal peti kemas keperintisan serta modernisasi peralatan untuk bongkar muat peti kemas di Aceh, Sibolga, dan Tanjung Pinang. Sedangkan Pelabuhan Kuala Enok dibangun untuk melayani langsung kegiatan ekspor minyak sawit dan batu bara ke India.

Ahmad Bambang, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN menegaskan, sinergi bisnis ini dibutuhkan untuk menjalankan program pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Dia menambahkan, dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk BUMN dan swasta untuk mewujudkannya sebagaimana pesan dari Presiden Joko Widodo.

“Sudah saatnya kita berkolaborasi dengan semua pihak, tidak hanya dengan BUMN tapi juga melibatkan swasta. Melalui sinergi ini, diharapkan tidak hanya kualitas layanan 

untuk publik dari BUMN dapat ditingkatkan namun kinerja BUMN dapat meningkat dengan kerjasama berbagai belah pihak,” tutup Ahmad Bambang.(Leo/red).

Omset Pedagang Buah Merosot Dikala Musim Hujan

MARELAN | POTRET RI - Masih berlangsungnya musim hujan menyebabkan sejumlah pedagang buah-buahan mengeluh. Pasalnya, stok beragam jenis buah-buahan yang didagangkan banyak yang kurang laris bahkan di musim hujan ini seiring dengan musim jenis buah-buahan menyebabkan pasaran harga buah menurun tak seperti biasanya.

Sebagaimana dikeluhkan pedagang buah Sunasri alias Bang Kumis saat ditemui di toko Buah Marelan, Senin (28/08) mengaku omset pendapatannya di musim hujan menurun dibandingkan musim panas apalagi untuk jenis buah semangka.

"Kalo Buah semamgka justru di musim panas laris manis kayak bulan puasa kemarin sedangkan musim hujan saat sekarang ini tak sedikit buah semangka sulit di pasarkan hingga banyak yang busuk begitu juga buah pepaya dan jeruk,"Keluhnya sembari menunjukkan buah semangka miliknya yang banyak membusuk akibat terkena hujan.

Akantetapi Bang Kumis masih berlega hati, disisi lainnya masih ada buah yang justru menjadi favorit di musim hujan ini yakni buah yang biasa diimpor yakni buah apel, anggur yang saat ini harga pasarannya menguntungkan.Ungkap bang Kumis yang mengantungkan hidupnya dari berbisnis buah-buahan tersebut.(leo/Mrl).      

Nasabah Asuransi Chubb berterima kasih atas pembayaran klaim

"Claim General Insurance Chubb"

Medan | Potret - 24/5, Penyelesaian Claim membutuhkan adjuster yang lebih baik, Pelayanan yang diberikan memberikan hasil yang memuaskan kepada Nasabah Chubb, akhirnya penyelesaian klaim atas nasabah Chubb yang bernama Nelly telah berlangsung dengan baik, ini merupakan upaya dan itikad baik dari kedua belah pihak menempuh jalur mediasi seperti yang telah disarankan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota Medan.

"Mediasi ini tidak terlepas dari komunikasi yang baik dan intensif yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Chubb General Insurance Indonesia kepada Nasabah yang mengajukan Klaim kebakaran ini, sehingga rumah saya yang terbakar bisa dibangun segera oleh Kontraktor" ungkap Nelly.

Pada kesempatan ini ,"saya juga menyampaikan terima kasih kepada PT.Chubb General Insurance Indonesia Khususnya Bapak Andrew Brevort selaku kepala Cabang Medan dan Bapak Tatang Haryana selaku senior Manager Klaim Jakarta yang telah banyak membantu dari awal hingga proses klaim ini terselesaikan".

"Harapan kedepannya kepada PT.Chubb General Insurance Indonesia, selama proses penyelesaian Klaim berlangsung, senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap nasabah yang telah memberikan kepercayaan perlindungan baik Jiwa maupun aset Milik Nasabah untuk terhadap aset yang akan diasuransikan"ungkapnya kembali. (Red.Su)

Harga Garam Kian Asin, Harga Ikan Teri dan Asin Melambung

BELAWAN | POTRET RI - Akibat kian asinnya harga garam di pasaran mengakibatkan Usaha dibidang pengolahan hasil laut yang satu ini terancam gulung tikar, pasalnya kenaikkan garam sebagai bahan pengawet pengasinan ikan justru kian melambung dari harga Rp50 ribu pergoni karung ukuran 50 Kg kini melonjak mencapai Rp150 ribu pergoninya.

Kondisi ini dinilai sangat diresahkan kaangan masyarakat pesisir yang melakukan penggolahan ikan teri dan ikan asin di sejumah kawasan di Belawan ditambah lagi  gegara adanya peraturan menteri kelautan perikanan nomor 02 tahun 2015 yang melarang 17 alat tangkap beroperasi mengakibatkan kegiatan usaha perikanan lumpuh bahkan operasional kapal pukat teri menjadi mati.

Alhasil, mau tak mau para nelayan penggolah ikan asin dan ikan teri harus memutar otak hingga menjual hasil penggolahan ikan dan terinya dengan harga tinggi pula.Sebagaimana dituturkan  salah seorang penggolah ikan asin dan teri bernama Abdul Rahman Raya Panjaitan (55) saat ditemui di sekitar lokasi penggolahan ikannya di Lingkungan IX Jalan Pulau Rupat Kelurahan Belawan Bahari, Selasa (09/05).

"Kami terpaksa menaikkan harga jual ikan asin dan ikan teri yang menjadi icon kota medan ini.Dulu ikan asin belah saja Rp24 ribu/Kg namun sejak harga garam naik 3 kali lipat membuat harga ikan asin naik capai Rp35 ribu/Kgnya sedangkan untuk jenis ikan teri nasi atau akrab disapa teri medan kini telah mencapai Rp150 ribu/Kgnya dari harga sebelumnya hanya Rp80 ribu/Kgnya,"cetus ketua unit nelayan Pos Perjuangan Rakayat (Pospera) Kota Medan tersebut.

Lebih lanjut dikeluhkannya, sudah sebulan penuh kami tak bisa melaut akibat dampak Permen KP 02 thn 2015."Gara-gara Peraturan Bu Susi Usaha Pukat Teri kami mati," cetusnya.


Dikatakan masyarakat nelayan sudah berulangkali melakukan aksi demo dan terakhir ke gedung DPRDSU hingga dicapai kesepakatan 6 bulan kedepan kami dijamin masih bisa melaut tapi selepas 6 bulan lagi kami engak tahu lagi apa bisa melaut atau tidak.


Di tengah laut kami khawatir kembali terjadi konflik horizontal sesama nelayan, kapal kami dibakar awak nelayannya dianiaya hanya karena dampak Permen 02 tahun 2015 tersebut.


"Kami minta garansi pada pihak Diskanlasu dan anggota DPRI RI agar kapal pukat tarik kami bisa melaut, serta mendesak Presiden Jokowi melalui Menteri Kelautan Perikanan RI untuk meninjau kembali Permen KP nomor 02 thun 2015 tersebut yang dinilai menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat nelayan,"harap Abdul Raya Panjaitan.

Padahal kata A.Rahman Raya Panjaitan, kelayakan alat tangkap pukat teri tarik dua sebenarnya sudah diuji dari Balai Perikanan di Semarang dan hasilnya tak merusak lingkungan serta tergolong alat tangkap yang ramah lingkungan.(red).

Apertemen The Reiz Condo Sudah 40 Persen Sudah Terjual

 Apertemen The Reiz Condo yang berlokasi di Jalan Tebakau Deli, telah meraih 40 persen yang   terjual. Pasalnya Apertemen The Reiz Condo sangat  higenis untuk pembeli. Soalnya Apertemen The Reiz Condo di lengkapi berbagai fasilitas yang di sediahka oleh Tukijo selaku Direktur Utama PT. Waskita Karya Realty. Selain itu The Reiz Condo pun menyediahkan tempat penyimpanan barang  untuk si pembeli apertemen The Reiz Condo.

Medan | Potret RI-“ Kami targetkan apertemen The Reiz Condo sudah terjual dalam waktu dua tahun atau sekitar 18 bulan. Soalnya dalam mempromosikan   dan penjualan apertemen The Reiz Condo, kita menggandeng salah satu marketing terbaik dari PT.Grand Property. Apalagi apertemen The Reiz Condo yang dalam pengerjaan, sudah hampir selesai. Kalau ke istemewaan apertemen The Reiz Condo seperti Hotel berbintang 5. Karena letaknya apertemen The Reiz Condo tepat di tengah kota. Jadi bagi pembeli,  mau kemanapun bisa terjangkau dalam waktu 5 menit” Kata Tukijo dalam konfrensi pers di JW Mariot Hotel, minggu 30/4/2017.

Tukijo menambahkan, kalau untuk  pembeli memang sudah mempertimbangkanya. Karena fasilitasnya,  memang memuaskan yang di sediahkan apertemen The Reiz Condo. Untuk masalah tipe,  tergantung dengan pembeli  tipe mana yang mau di beli. Karena kita menyediahkan berbagai tipe.  The Reiz Condo akan di Launching minggu 30/4 malam. Jadi bagi yang ingin membeli apertemen The Reiz Condo silahkan datang ke Jalan Tebakau Deli. Dalam Launching The Reiz Condo akan di hadiri beberapa artis ibu kota seperti, Syahrini, Angela Yuli, dan Xiao Hei. 

Di pandu oleh MC kondang Choky Sitohang. Soalnya kita ingin merubah hidup yang higenis untuk mendapatti apertemen The Reiz Condo yang tepat untuk di huni. Apalagi dengan perubahan ini , sudah salah satu poin tax amnesty. Karena apertemen The Reiz Condo mempunyai 5 keunggulan yang nyaman dan eklusif. Jadi apertemen The Reiz Condo terbatas untuk di promosikan “ bebernya.

Sementara Wani sebagai marketing mengatakan “ Selain di kota Medan yang di promosikan. Apertemen The Reiz Condo,  juga di promosikan di daerah, langkat, tebing tinggi , kisaran dan daerah lainya. Untuk di promosikan di daerah yang saya sebutkan tadi sekitar 400 Unit apertemen. Makanya apertemen The Reiz Condo terbatas kita promosikan. 

Kalau untuk dana yang terpakai  membangun apertemen The Reiz Condo sebanyak 1 triliyun. Selain itu apertemen The Reiz Condo pun menyediahkan tempat parkir yang memuaskan, untuk pembeli dan tamu yang berkunjung ke apertemen The Reiz Condo. Jadi bagi pembeli,  jangan ragu dengan apertemen The Reiz Condo yang di sediahkan PT.Waskita Karya Realty sebagai developer. Selain itu apertemen The Reiz Condo pun aman dari gempa. Karena apertemen The Reiz Condo mempunyai anti gempa. Soalnya  anti gempa yang di miliki apertemen The Reiz Condo sudah kita uji coba. 

Jadi para pembeli apertemen The Reiz Condo jangan meragukan dengan kualitas  apertemen The Reiz Condo. Dari sebelumnya sudah kita septikan,  untuk pembangunan apertemen The Reiz Condo. Agar pembeli tidak ragu dengan kualitas apertemen The Reiz Condo. Kalau masalah ijin bangunan, ijin ketinggian dan hamdalnya  pun sudah di regulasikan. Maka dari itu,  para pembeli apertemen The Reiz Condo jangan ragu” Pungkasnya. (Red.Su/Tim)

Ikan Langka, Bisnis Kerang Menjanjikan Pedagang

BELAWAN | POTRET RI - Masih tingginya pasaran harga ikan tak membuat kalangan pedagang kehilangan akal untuk meraih keuntungan.Tak ada rotan akar pun jadi, begitulah sejumlah pedagang ikan di Belawan beralih menjual kerang di sejumlah tempat penjualan ikan di kawasan Belawan Bahari.Sebagaimana terpantau Sabtu (22/04) di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Gabion tampak sejumlah pedagang ikan lebih memilih memborong kerang untuk dijual kembali maupun diolah kembali menjadi kerang rebus dan kerang asin.

Sesuai amatan terkini, Tumpukan kerang yang dikemas dalam goni plastik tersebut merupakan hasil tangkapan dari kalangan nelayan pencari ikan asal perairan Percut Seituan apalagi saat ini sedang musim banyaknya kerang.

Dengan transportasi kapal nelayan sejumlah kerang asal Percut Seituan di daratkan di TPI Gabion, sesampainya di dermaga TPI tumpukan kerang tersebut ditimbang selanjutnya dibawa ke sejumlah lokasi penampungan kerang di kawasan elawan diantaranya di daerah Bagan Deli dan Kampung Kurnia.

Tak sampai disitu, kerang yang telah dibeli pedagang tak seluruhnya dijual kembali di sejumlah pasar tradisional melainkan adakalanya diolah menjadi kerang rebus serta kerang asin sebelum dilempar ke pasaran. 

Para pedagang umumnya membeli kerang seharga Rp 8000,- hingga Rp10 ribu/Kgnya selanjutnya akan dilempar di pasaran seharga Rp15 ribu hingga Rp18 ribu/Kgnya pada konsumen atau pembeli.

"Di TPI ini kami membeli kerang seharga Rp10 ribu/Kgnya jenis kerang bulu untuk dijual kembali ke pasar seharga Rp15 ribu/Kgnya, soalnya bisnis jual ikan saat musim berombak ini sulit mendapatkan pasokan ikan di tangkahan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB),"kata Buyung (56) seorang pedagang kerang yang ditemui di TPI Gabion tersebut.

Menurut Buyung yang dikenal selaku ketua Himpunan Pedagang Ikan gabion Belawan (HIPIGAB) tersebut, bisnis kerang saat ini masih menjanjikan keuntungannya, paling tidak perkilogramnya kami bisa dapatkan untung Rp3000 hingga Rp5000 perkilogramnya sedangkan kalau dibandingkan bisnis ikan untuk saat ini sulit didapat, kalau pun ada sudah pasti harga ikan mahal sehingga banyak pembeli mengeluhkan tingginya harga pasaran ikan.Ujarnya.(red).

Duh... Harga Jual Ikan Ditingkat Nelayan Murah

MEDAN | POTRET RI - Meski kondisi cuaca buruk belakangan ini di sejumlah perairan namun nyatanya kalangan nelayan asal Pantai labu Kabupaten Deli Serdang tampak puas memanen ikan jenis tamban begitu juga dengan kalangan nelayan pancing cumi asal Young Panah Hijau Labuhan Deli yang berhasil ditangkap mereka di sekitar perairan Selat Malaka.Rabu (14/12).

Ribuan ikan tamban tampak memenuhi jaring mereka hingga para nelayan kewalahan untuk mengeluarkan ikan dari jeratan jaring yang telah mereka angkat diatas boat mereka.

Sayangnya, hasil tangkapan yang banyak diperoleh nelayan ternyata harga jual ikan tamban justru anjlok hanya dihargai sekitar Rp7000 perkilogramnya padahal kalau mau jujur harga pasaran ikan saat ini justru minimal Rp20 ribu perkilogramnya.

Anjloknya harga jual ikan ditingkat nelayan diakibatkan karena hasil tangkapan jenis ikan tamban saat ini sedang banjir dan umumnya nelayan dengan alat tangkap jaring selapis banyak memperoleh ikan jenis tamban.

"Mau gimana lagi bilangnya Bang, ginilah nasib nelayan seperti kami ini..dikala musim banjir ikan harganya pun dijual murah, kalau kita mau jual sendiri lagi kan repot,"cetus Khairul (47) nelayan jaring selapis asal Pantai Labu tersebut saat ditanyai Reporter ini di sekitar tangkahan jalan Pajak Pantai Labu Lama.(Salim/Mdn).

Membuka Peluang Usaha dari Lahan yang sudah lama tidak difungsikan bersama dengan YP2AP3 Kenri WKN bersama FKPPI dan Kesultanan dan Lintas Organisasi

Medan - Potret RI, 9/12, Program Kerja dan Usaha yang akan dilaksanakan YP2AP3 Kenri WKN Sumut bersama dengan Organisasi serta masyarakat dalam meningkatkan Taraf Hidup dan perekonomian di wilayah kota Medan, khususnya untuk kecamatan Medan Polonia.

YP2AP3 Kenri bersama dengan FKPPI dan Kesultanan menjalankan Program untuk membantu Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan mendirikan tempat usaha bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Medan Polonia.

Gagasan pembuatan lokasi untuk usaha ini dicetus oleh anggota YP2AP3 yang menggandeng organisasi dan masyarakat untuk bersama sama disepakati Pelaksanaanya dengan pemilik lahan Hj. Syamsiah wati yang Alm.H.M.Djalaluddin Ali Idrus sekaligus ketua umum dan pendiri YP2AP3 Kenri Pusat  mengatakan," tanah lahan CBD Polonia sekitar 33 hektar yang kini telah dibangun ribuan ruko tersebut bagian dari tanah miliknya seluas 260, 44 hektar sebagaimana tertera dalam surat surat Gubsu kepada KSAU nomor 593/23388 tanggal 29 Nopember 1995 ditanda tangani Gubsu Raja Inal Siregar.

Dan sesuai dari Sesneg No B.56/Sesneg/2/2001 tgl 16 Feb.2001 dan sesuai pengakuan surat dari Azmy Perkasa Alam Alhaj (Sultan Deli/ Kepala Masyarakat Adat Deli) pada selasa Tgl 30 September 1997.

Bersama dengan Pihak Kesultanan Deli Ogy Baros, Erbon Ketaren dari FKPPI medan Polonia, Salim Ketua Sumut YP2AP3 Kenri WKN dan jajarannya, Sukrisno, H.M.Agussyah S.E, sepakat untuk melaksanakan program pemberdayaan lahan tidur yang tidak difungsikan agar befungsi dan menghasilkan dan berguna bagi masyarakat banyak.

"Kesepakatan yang akan dituang dalam kerjasama ini guna pembuatan tempata usaha baju bekas di wilayah medan Polonia dekat dengan CBD Polonia, persisnya di jalan Padang Golf ", ungkap H.M. Agussyah S.E, di lahan yang diakui oleh Hj. Syamsiah Wati ahli waris Alm. H. M. Djalaluddin Ali Idrus, tersebut memang sangat strategis.

"untuk membantu kegiatan usaha dan menampung tenaga kerja diantaranya melakukan penjualan Baju bekas import, atau yang biasa dikenal dengan baju ex import, ada juga yang menyebutnya baju ex display atau baju sisa butik , ada juga yang bekas display manekin/sisa cuci gudangnya toko sampai sekarang masih sangat menarik untuk digeluti, maka kami menyediakan tempat dan akan mendirikan bangunan yang layak untuk difungsikan nantinya oleh pengusaha baju bekas tersebut", ungkap Erbon Ketaren. " Karena harganya sudah pasti murah meriah, sedangkan kualitasnya tidak kalah dengan baju2 yang dijual di mall/butik".ujarnya kembali. (Su.red)

Kick Off Meeting Implementasi ERP di Pelindo 1

MEDAN | POTRET RI - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 menggelar Official Kick Off Meeting Pelindo 1 Runs SAP, sebagai tanda dimulainya pengerjaan dan pengimplementasian sistem ERP (Enterprise Resource Planning) di Pelindo 1, pada hari Senin, 14 November 2016.

“ERP merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan,” jelas Sarmidi, Kepala PMO Implementasi ERP Pelindo 1.

Secara fisik, ERP akan direalisasikan dalam bentuk software, dimana sistem ERP yang akan diimplementasikan adalah SAP. Tetapi pada hakikatnya ERP adalah proses bisnis terotomatisasi dan terintegrasi. “Jadi ERP bukan semata-mata software, tetapi sebuah pelaksanaan proses bisnis yang best practice, otomatis, dan terintegrasi,” ujar Sarmidi.

Kelebihan yang didapatkan dalam penggunaan ERP yaitu adanya integrasi data pelaporan keuangan internal dan eksternal, control proses dan transaksi end-to-end antar kantor pusat, cabang dan unit usaha, proses bisnis yang standar dan terotomatisasi untuk efisiensi, dan adanya visibilitas dan akurasi data dalam laporan manajemen untuk pengambilan keputusan.

“Pengimplementasian ERP yang juga diikuti dengan pembentukan SSU (Shared Services Unit) di Pelindo 1 merupakan suatu keharusan, karena hal ini merupakan Transformasi Proses Bisnis untuk mewujudkan visi Pelindo 1 menjadi Nomor 1 di bisnis kepelabuhanan di Indonesia,” ujar Bambang Eka Cahyana, Direktur Utama Pelindo 1 saat meresmikan Kick Off Meeting Pelindo 1 Runs SAP.

Bambang mengajak seluruh manajemen dan karyawan Pelindo 1 berkomitmen untuk merealisasikan dan mendukung penuh pengimplementasian ERP ini. “Kita menargetkan pengimplementasian ERP di Pelindo 1 akan Go Live  mulai tanggal 17 Agustus 2017 sesuai roadmap yang telah disepakati,” ujar Bambang Eka Cahyana.

Pelaksana Harian ACS Humas Pelindo 1, Ade Maydwianda mengatakan bahwa untuk mengawal pengimplementasian ERP ini, Pelindo 1 telah membentuk Project Management Officer (PMO) Implementasi ERP. “PMO ERP ini akan bertugas untuk menjamin pengimplementasian ERP ini dapat berjalan sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan,” tegas Ade.

Kick Off Meeting Pelindo 1 Runs SAP ini juga turut dihadiri oleh Komisaris Utama Pelindo 1, Prof. Nawawiy Loebis, seluruh Anggota Direksi Pelindo 1, Para pejabat struktural Kantor Pusat, Para General Manager Cabang Pelabuhan, Unit Usaha dan Anak Perusahaan Pelindo 1. (Red/Mdn).

Pelindo 1 Kembali Optimalkan Kuala Langsa

MEDAN | POTRET RI - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 sedang melakukan upaya pembukaan jalur pelayaran kapal untuk kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke Pelabuhan Kuala Langsa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pelindo 1, Iman A Sulaiman saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pembukaan Jalur Pelayaran dan Perdagangan dari dan ke Pelabuhan Kuala Langsa, pada 27 Oktober 2016 bertempat di Hotel Grand Kanaya, Medan.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mengungkap potensi produk unggulan daerah yang dapat di ekspor, membahas regulasi yang diperlukan untuk dilakukannya ekspor dan impor serta untuk mengetahui jenis barang yang dapat dilakukan ekspor dan impor. “Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya, dan meyakinkan pelaku usaha/investor untuk berinvestasi di Pelabuhan Kuala langsa,” jelas Iman lebih lanjut.

General Manager Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe, Prahardi Winarso mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan segala fasilitas untuk mendukung kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

“Banyaknya pengusaha yang melirik Kuala Langsa karena jarak tempuh yang lebih dekat sehingga bisa dilakukan penghematan dari segi ongkos angkut dan waktu tempuh. Karena itu, Pelindo 1 juga akan terus mengembangkan Pelabuhan Kuala Langsa menjadi pelabuhan yang bertaraf internasional,” jelas Prahardi.

Adapun rencana jalur pelayaran dan perdagangan yang akan dibuka adalah dari Kuala Langsa - Asa Niaga Port Klang, Kuala Langsa – Satun (Thailand), dan Kuala Langsa – Myanmar. Selain itu, Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe juga akan membuka rute kapal Ferry dari Kuala Langsa ke Malaysia dan sebaliknya.

Asisten I Bidang Pemerintah Kota Langsa, Suriyatno, AP, MSP mengatakan, Pemko Langsa sudah melakukan berbagai upaya dan advokasi untuk menjadikan Pelabuhan Kuala Langsa sebagai tujuan ekspor dan impor. “Para stakeholder harus bersinergi mengharmonisasi regulasi yang selama ini menutup kran investasi di Kuala Langsa, jika pelabuhan ini berdenyut, akan ada multiplayer effect,” kata Suriyatno.

Pemko Langsa terus berusaha dan akan memberi kemudahan untuk bisa merealisasikan perkembangan Pelabuhan Kuala Langsa. “Kita siap memfasilitasi segala pihak yang ingin memajukan pelabuhan Kuala Langsa,” pungkasnya.

Pelaksana Harian ACS Humas Pelindo 1, Rafika Aulia menambahkan rapat koordinasi ini dihadiri para stakeholder terkait seperti Bea dan Cukai Kanwil Aceh, Karantina, dan Imigrasi Langsa, Pemda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues, dan para pelaku usaha dari Malaysia, Thailand dan Myanmar.(Red/Mdn).

Angkasa Pura I BENCHMARK Kunjungi Pelindo 1

MEDAN | POTRET RI -  PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerima kunjungan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan studi banding atau benchmark terkait bagaimana melakukan Sinergi BUMN dalam proyek strategis.

Benchmark ini dipimpin oleh Direktur Teknik PT Angkasa Pura I, Polana B. Pramesti beserta jajaran tim manajemen dan anak perusahaan Angkasa Pura I, dan disambut langsung oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pelindo 1, Iman A Sulaiman, di ruang Selat Malaka, Kantor Pusat Pelindo 1 pada Rabu, 12 Oktober 2016.

Pelindo 1 menyambut baik kedatangan Angkasa Pura I. “Pelindo 1 terbuka untuk berbagi ilmu kepada perusahaan manapun yang ingin mengetahui lebih luas tentang program perusahaan, khususnya tentang bagaimana membangun sinergi BUMN dalam proyek strategis. Saat ini sangat di perlukan Sinergi BUMN untuk mengembangkan dan mempercepat program-program startegis nasional,” ujar Iman A Sulaiman dalam sambutannya.

Sementara itu, Polana Pramesti mengungkapkan, Pelindo 1 dijadikan sebagai pilihan benchmark karena Pelindo 1 saat ini sedang mengerjakan sebuah proyek strategis nasional, yang dilakukan melalui sinergi BUMN. “Banyak pengembangan dan pembangunan yang akan dilakukan oleh Angkasa Pura I, untuk itu kami ingin belajar bagaimana proses yang dilakukan oleh Pelindo 1 untuk membangun sinergi dengan BUMN lain dalam mengerjakan proyek-proyek strategis,” jelas Polana.

Dalam kesempatan tersebut Pelindo 1 berbagi pengalamannya terkait dengan bagaimana membangun Sinergi BUMN dalam proyek strategis nasional. Seperti diketahui, ada beberapa proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan oleh Pelindo 1 melalui sinergi BUMN, seperti pembangunan Terminal Multi

Purpose Pelabuhan Kuala Tanjung, yang dilakukan bersama dengan PT PP dan Waskita dengan membentuk sebuah anak perusahaan bernama PT Prima Multi Terminal. Sinergi BUMN ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis masing-masing BUMN dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Diharapkan melalui sinergi BUMN ini dapat meningkatkan manajemen setiap perusahaan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” jelas Iman. Pelaksana Harian ACS Humas Pelindo 1, Rafika Aulia mengatakan setelah melakukan sharing knowledge dan diskusi tentang Sinergi BUMN, tim dari Angkasa Pura I juga berkesempatan mengunjungi Terminal Penumpang Bandar Deli di Pelabuhan Belawan, untuk berdiskusi tentang bagaimana peningkatan pelayanan bagi penumpang.(zul/Mdn).

Dweeling Time 2,5 Hari di Pelabuhan Belawan Dinantikan Pengguna jasa dan Importir

BELAWAN | POTRET RI - Kalangan pengguna jasa pelabuhan Belawan serta para importir tergabung dalam Gabungan Importit Nasional Seluruh Indonsia (GINSI) dan Assosiasi Perusaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengharapkan agar Dweeling Time di Pelabuhan Belawan hanya 2,5 hari dalam waktu kerja 24 jam.

"Kami kalangan pengguna jasa kepelabuhan Belawan sangat mengharapkan dweeling Time itu tepat waktu hanya sekitar 2,5 hari guna menjamin kelancaran proses arus ekspor impor,"Demikian disampaikan Surianto selaku mewakili para pengguna jasa di Pelabuhan Belawan saat acara pertemuan seluruh pelaku usaha  di Pelabuhan Belawan, Perusahan Pengguna jasa Kepabeanan (PPJK), eksportir dan importir dengan PT.Pelindo 1, Bea Cukai dan Karantina Pelabuhan dalam membahas percepatan Dweeling Time di Ballroom 1 Hotel Emerald Garden Medan, Jumat malam  kemarin (23/09).

Surianto yang akrab disapa Butong tersebut juga berharap pada pihak Belawan Internasional Contener Terminal (BICT) untuk mengambil langkah -langkah pertama untuk saling kordinasi dengan beacukai, op, syahbandar dan karantina.

Bahwa kita sebagai pengguna jasa mungkin optimis bisa dicapai dweeling time selama 2,5 hari saja tapi pada prinsipnya kalau semua pihak itu bisa bekerja selama 24 jam, baik dari proses pembayaran via banknya hingga kesiapan fasilitas pendukung yang ada di Pelabuhan Belawan tersedia.Ujarnya usai pertemuan tersebut digelar.

Dalam pertemuan itu turut dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan Marabesi Haikal Dahlan, Secretaris Direksi Pelindo 1 Eriansyah didampingi Humasnya Rica Agnes, GM.BICT Yazid Yarham, petugas Syahbandar Belwan, Bea Cukai, Karantina serta para pelaku usaha di Pelabuhan Belawan maupun pihak dari Assosiasi Perusahan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

Hadir juga Dianto MS selaku ketua GINSI, Ia mengaku optimis dweeling time di Pelabuhan Belawan dapat menekan dweeling Time tercapai 2,5 hari asalkan semua pihak yang berkompeten serta instansi terkait saling berkomitmen untuk mempercepat dweeling Time.

Pihak importir dalam hal ini membantah ada Pungutan liar (Pungli), meski tak ada masalah dengan peralatan yang dimiliki Pelindo namun ia meminta pihak Pelindo 1 untuk meningkatkan fasilitas pendukung, sarana maupun sarana demi kelancaran arus ekspor impor barang di Pelabuhan Belawan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) peugas di Pelabuhan.

Ditempat yang sama, Eriansyah selaku secretaris Direksi PT.Pelindo 1 mengaku pihak Pelindo terus berupaya serta terus bekordinasi dengan instansi terkait di Pelabuhan baik dengan pihak Bea Cukai, Karantina, maupun pihak pelaku usaha di Pelabuhan serta organisasi APBMI, GINSI, organda maupun pemilik gudang pelaku usaha di Pelabuhan Belawan.

"Pertemuan hari ini adalah merupakan sprit yang sama untuk menurunkan angka dweeling Time dalam menindak lanjuti arahan pak Menteri dan presiden dan kita targetkan memang 2,5 hari daam jangka waktu kerja 24 jam di Pelabuhan Belawan,"cetus Eriansyah. 

Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan Marabesi Haikal Dahlan mengatakan, pihaknya sepakat menargetkan dweeling time hanya 2,5 hari berkomitmen bersama instansi terkait di Pelabuhan Belawan.Kita meminta pada pihak Pelindo agar kesiapan peralatan di Pelabuhan harus beroperasi selama 24 jam, serta peningkatan masalah SDM begitu juga dengan instansi Bea Cukai dan Karantina agar selalau bersinergi dalam mencapai target dweeling time hanya 2,5 hari. Ujarnya singkat saat ditanyai awak media.(red).

Ternyata di Pelabuhan Belawan Dweeling Time Impor 4 Hari, Ekspor 2 Hari

BELAWAN | POTRET RI- Masalah Dweeling time kegiatan impor di Pelabuhan Belawan ternyata masih selama 4 hari sedangkan kegiatan ekspor dweeling timenya hanya memakan waktu 2 hari saja.Pengakuan itu disampaikan kepala Terminal Pemeriksaan Fiaik Terpadu (TPFT) Yuda Negara saat kunjungan ketua komisi  II DPD RI ke lokasi TPFT Belawan.Selasa (20/09/2016).

Yuda juga merinci sejak Januari 2016 dweeling time Pelabuhan Belawan 2016  memakan waktu 6,3 hari, Februari 5,10 hari, Maret  4,36 hari, April 4,47 hari , Mei 5,48 hari, Juni 5,10 hari, Juli 5,08 hari dan Agustus 4,66 hari.

Yuda juga menjelaskan percepatan dweeling time juga dipengaruhi oleh kesediaan gudang maupun kelengkapan dokumen barang ekspor impor dari pihak pemilik barang atau pengguna jasa.Paparnya.(Red).

DPD RI Kunjungi TPFT dan BICT Pelabuhan Belawan Terkait Dweeling Time

BELAWAN | POTRET RI - Persoalan Dweeling time di Pelabuhan Belawan ternyata menjadi sorotan Ketua komisi II DPD RI  Parlindungan Purba.Anggota DPD RI dari Sumut ini membidangi Perhubungan, Perikanan dan aset ini langsung berkunjung ke Terminal Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Belawan serta melihat secara langsung operasional kegiatan bongkar muat kontaener di pelabuhan BICT.Selasa (20/09/2016).Kunjungan anggota DPD RI tersebut disambut baik Kepala TPFT Yuda Nagara serta segenap pejabat PT.Pelindo 1 dan BICT.Parlindungan Purba dalam kunjungannya bermaksud meminta penjelasan pada pihak Pelindo 1 terkait adanya teguran Presiden Jokowi terkait Dweeling time.

Serta meminta penjelasan apa saja yang telah diperbuat pihak Pelindo 1 serta instansi terkait guna percepatan dweeling time yang diharapkan hanya 3,6 hari saja.Harap Parlindungan Purba sembari mengatakan akan memanggil pihak Bea Cukai, Karantina dan Pelindo 1 guna duduk bersama dalam menekan dweeling time tersebut.

Sementara itu, Petugas Bea Cukai Marthin Samosir menyatakan kesiapan memberikan pelayanan cukup 1 jam saja guna menekan dweeling time sepanjang kelengkapan dokumen barang sudah lengkap dan tak bermasalah.

Pengakuan petugas BC tersebut disampaikan tatkala kunjungan komisi 2 DPD RI Parlindungan Purba ke kantor pelayanan BC di TPFT Belawan.Sistem pemeriksaan BC cukup hanya membutuhkan 1 jam saja sepanjang dokumen barang dari eksportir dan importir terpenuhi. Pada kesempatan itu, Parlindungan Purba menyatakan bahwa persoalan kelengkapan dokumen  juga menentukan percepatan dari Dweeling time tersebut.
Kita juga menghimbau pada para eksportir dan importir guna turut mendukung kelancaran Dweeling time, kalau bisa waktu dweeling time di Pelabuhan Belawan tak sampai 4 hari.Ujar Parlin sembari mengatakan akan kembali mengundang pihak Pelindo 1, Karantina dan Bea Cukai untuk duduk bersama dalam memberikan solusi percepatan Dweeling Time.(Red).

Pasca Didemo, Tarif Sewa Tanah Resahkan Pengusaha Perikanan Dibatalkan

BELAWAN | POTRET RI  - Pasca digelarnya aksi demo protes atas kenaikan tarif sewa tanah di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) yang dianggap mencekik leher bagi kalangan pengusaha perikanan Gabion Belawan, akhirnya kenaikan tarif sewa tanah hingga Rp35 ribu permeternya dibatalkan kembali ke tarif semula Rp350 permeternya.

Pembatalan kenaikan tarif sewa tanah tersebut setelah adanya kesimpulan rapat pertemuan antara pelaku usaha perikanan/pengusaha perikanan Gabion Belawan dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang difasilitasi Dinas Kelautan dan Provinsi Sumut dan PPS Belawan pada 07 September 2016 lalu di aula kantor PPS Belawan.

Rapat pertemuan tentang penyelesaian permasalahan tarif sewa lahan di kawasan PPS Belawan turut dihadiri Direktur keuangan dan sumber daya manusia Perum Perikanan Indonesia, Kadiskanla Sumut, Kepala PPS Belawan, Kepala Perum Perindo Cabang Belawan, Ketua umum Assosiasi Pelaku Usaha Sumut serta ketua/pengurus Assosiasi Pengusaha Gabion Belawan (AP2GB).

Hasil pertemuan itu diputuskan bahwa pemberlakuan tarif sewa lahan di kawasan PPS Belawan disepakati mengacu pada tarif sewa yang lama sebelum diterbitkannya Keputusan Direksi Perum Perindo Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret tentang penetapan tarif pelayanan penggunaan barang /jasa yang dikelola Perum Perindo Cabang Belawan.

Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret belum dapat dilaksanakan dan diberikan kepada kedua Assosiasi untuk memberikan masukan dan saran.

Bagi pelaku usaha yang sudah membayar sewa lahan (Sesuai kwitansi bukti pembayaran) dinyatakan telah selesai dan selanjutnya akan menyelesaikan administrasi penanda tanganan perjanjian hak pengelolaan lahan.

Perum perikanan Indonesia memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang mempunyai perjanjian sebelumnya dapat mengalihkan kepada pihak lain dalam rangka pengoptimalan usaha perikanan.

Perum perikanan Indonesia memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk mengelola kembali lahan yang dikelola sebelumnya.Dalam rangka pengelolaan usaha perikanan di kawasan PPS Belawan diharapkan adanya kordinasi, harmonisasi dan transparansi oleh instansi yang terkait didalamnya.

Kepada pelaku usaha perikanan agar berperan aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan di kawasan PPS Belawan.(Red/Blw).

Kenaikan Tarif Sewa Tanah di Gabion Sebabkan Produksi Ikan Teri Merosot

BELAWAN | POTRET RI - Kenaikan tarif sewa tanah diberlakukan pihak Perum Perikanan Indonesia di Pelabuhan Perikanan samudera Belawan (PPSB) terhadap pengusaha perikanan ternyata berdampak pada merosotnya produksi hasil perikanan di Gabion seperti produksi ikan teri yang terlebih dahulu dijemur di lapangan terbuka.Jumat (02/09).

Sementara kalangan pengusaha perikanan mengaku ada kutipan liar pihak oknum Perum Perikanan Indonesia memungut sebesar Rp600/Kg, begitu juga dengan punggutan terhadap garam 50/Kg dan Es Rp600/batangnya setiap pemasokan dari luar PPSB. 

"Gimana kami bisa cari untung lagi bila jemur ikan teri saja dikenakan kutipan, sementara hasil tangkapan teri belakangan ini sudah sulit, terbukti ikan teri nasi atau teri Medan saja sudah langkah sehingga wajar saja bila harga ikan teri di pasaran turut melonjak,"ungkap Alung salah seorang pengusaha perikanan Gabion tersebut.

Sementara itu, Para pekerja nelayan di PPSB juga menyampaikan keluhannya pada anggota DPD RI Perlindungan Purba saat kunjungan kerjanya di sejumlah tangkahan gudang di kawasan PPSB Gabion tersebut.

"Tolong perjuangkan nasib kami Pak, kalau pengusaha perikanan disini tak lagi sanggup sewa tanah serta banyaknya kutipan liar maka kami selaku pekerja nelayan disini mau kerja dan makan apa lagi Pak, jikalau gudang perikanan ini tutup,"rintih para pekerja nelayan itu sembari membentangkan karton bertuliskan tuntutan mereka.

Menyingkapi keluhan para pekerja nelayan dan pengusaha perikanan di PPSB Gabion tersebut, Parlindungan Purba selaku anggota DPD RI berjanji akan memperjuangkan hak- hak para pekerja perikanan maupun kelangsungan usaha perikanan di PPSB Gabion tersebut.

Sebelumnya Parlindungan Purba yang didampingi Kadis Perikanan Kelautan Propinsi Sumut Zonni Waldi saat kunjungan kerjanya menyayangkan adanya kebijakan peraturan yang dibuat pihak oknum Kepala Perum Perikanan Indonesia di Gabion Belawan ini sangat berdampak pada perkembangan usaha perikanan di PPSB.

Padahal di dalam  Inpres No 7 thn 2016 yang diekluarkan Presiden Jokowi menyatakan penerapan percepatan pembangunan bidang perikanan nasional, akantetapi sangat disayangkan pada kenyataannya di oknum kepala Perum Perikanan Indonesia di Belawan ini melalui kebijakan yang dikeluarkan semena mena justru menghambat perkembangan dunia usaha perikanan serta dapat mengamcam menganggurnya ribuan pekerja nelayan di PPSB ini dengan menaikkan tarif sewa tanah yang melambung tinggi.

Dari semula sewa tanah hanya 3500/m kini menjadi .Rp35 ribu/meter Bahkan ada pengusaha perikanan mengeluhkan besarnya beban kutipan uang administrasi yang dibebani pada pihak pengusaha perikanan,Kata Parlindungan Purba..

Dampak dari kebijakan yang tak bijak itu juga mengakibatkan sudah banyak gudang coolstroge (pendinginan ikan) tutup akibat kebijakan Perum Perikanan samudera Belawan tersebut.

Bahkan perum perikanan telah semena mena menempeli peringatan di sejumlah dinding gudang yang menyatakan tanah ini milik Perum Pelabuhan Perikanan padahal bertahun tahun sebelumnya lokasi tanah sebelum didirikan gudang merupakan rawa rawa dengan kedalaman 3 meter lebih yang harus terlebih dahulu ditimbun pihak pengusaha perikanan..

Kadiskanlasu Zoni Waldi menyayangkan adanya biaya tinggi yang dibebani ini maka akan dikhawatirkan daya saing usaha perikanan kita akan rendah, usaha perikanan kalau begini bisa terancam bangkrut karena aturannya tak jelas.Ujarnya.(Red/Blw).

Pelabuhan Malahayati Melayani Pelayaran Perdana Kapal Petikemas

MEDAN | POTRET RI - Pelabuhan Malahayati, salah satu cabang pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1, Jumat (5/8) mulai melayani pelayaran perdana kapal petikemas yang sandar di Terminal Petikemas Pelabuhan Malahayati. Ini menjadi momentum bersejarah bagi tranportasi laut di Aceh karena ada dua kapal peti kemas memasuki pelabuhan terbesar di Aceh tersebut. Kapal tersebut berasal dari Tanjung Priok Jakarta membongkar peti kemas sebanyak 30 box dan 100 box, yang berisi kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat Aceh.

Dalam menyambut kunjungan perdana kapal petikemas tersebut, Pelindo 1 melaksanakan peusijuek pembukaan pelayaran kapal dan bongkar muat di dermaga Pelabuhan Malahayati, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Aceh, dr. H. Zaini Abdullah dan Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana.Pelindo 1 membuktikan komitmennya untuk mendukung Program Tol Laut yang digagas oleh Pemerintah RI, salah satunya dengan mengembangkan Pelabuhan Malahayati yang berada di Provinsi Banda Aceh. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana. “Pengembangan Pelabuhan Malahayati sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung program tol laut yang berfokus pada pengembangan jaringan maritim nasional, dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang bertujuan untuk membuat layanan logistik yang efisien dan kompetitif, sehingga menghasilkan peningkatan daya saing nasional,” jelas Bambang.Saat ini Pelabuhan Malahayati memiliki dermaga dengan panjang 384 meter dan dapat menampung tiga kapal ukuran 100 meter dengan muatan 300 TEUS peti kemas sekaligus, dan didukung alat bongkar muat berupa satu unit HMC, tiga unit forklift dan enam unit truk pengangkut peti kemas dan lainnya. “Pelabuhan Malahayati sendiri juga didukung dengan kedalaman alur 9,5 meter, dermaga yang mendukung, adanya pelayaran yang terjadwal, tersedianya alat bongkar muat, lapangan penumpungan peti kemas dan transportasi jalan yang mendukung. Sehingga sangat mendukung untuk masuknya kapal-kapal kontainer ke

Pelabuhan Malahayati dalam meningkatkan daya saing harga barang di Aceh”, jelas Al Abrar saat acara tersebut berlangsung. Untuk sementara terminal Pelabuhan Malahayati ini akan melayani angkutan peti kemas domestik, dengan dua perusahaan pelayaran yang telah melakukan kerjasama, yaitu Tempuran Emas Lines dan Kanaka Lines.Tempuran Emas akan melakukan bongkar muat secara weekly service (semingggu sekali) dengan rute pelayaran dari Tanjung Priok- Belawan-Malahayati. Sedangkan Kanaka Lines akan melakukan bongkar muat 2 kali dalam satu bulan dengan rute Tanjung Priok-Belawan- Lhokseumawe-Malahayati. Untuk komoditas yang diangkut, merupakan consumer goods (barang-barang kebutuhan masyarakat).(Zul/Lim).

Tumpang Tindih Pangkalan Marak, Hiswana Migas dan Pertamina Dituding Tutupmata

MARELAN | POTRET RI - Surianto selaku ketua divisi migas Forum Rakyat bersatu (FRB) Sumut memprotes pihak Hiswana Migas dan Pertamina akibat banyaknya tumpang tindih pangkalan gas elpiji 3 Kg yang akan berdampak adanya penyelewengan barang subsidi tersebut serta adanya persaingan yang tak sehat.Jumat (22/07).

Sesuai temuan tumpang tindih pangkalan gas diantaranya berada di Lingkungan 2 Kelurahan Terjun, Lingkungan 16 Kelurahan Rengas Pulau, pangkalan gas di pasar 4 Timur, Pasar 1 Tengah Kelurahan Tanah 600, serta di daerah lainnya diluar kecanatan Medan Marelan.

Diduga pendirian pangkalan gas tumpang tindih terindikasi adanya permainan Hiswanamigas dan Pertamina sebab lemahnya pengawasan terhadap pangkalan itu sendiri apalagi mudahnya pendirian pangkalan ganda di Lingkungan tanpa uji kelayakan dari pihak Hiswana Migas dan Pertamina.Dan disebut sebut untuk memuluskan pendirian 1 pangkalan gas tumpang tindih saja menyetor Rp50 juta.Seharusnya sesuai PP No 104 tahun 2007 bahwa mekanisme pelaksanaan pendiatribusian gas elpiji 3 Kg telah ditetapkan sebagai acuan agar tak terjadi gejolak sosial bagi pangkalan gas dan agen serta konsumen."Kita telah menyurati pihak Kelurahan Terjun Marelan agar adanya tumpang tindih pangkalan gas tersebut dapat ditertibkan serta pihak Forum Rakyat Bersatu akan menyurati instana terkait yakni Hiswanamigas, Pertamina Medan, Pemko Medan, Gubsu dan Kapolda serta ditembuskan ke Menteri ESDM dan Presiden,"tegas Surianto saat diwawancarai awak media ini.Lebih lanjut Surianto mengatakan, bila masalah tumpang tindih pangkalan gas ini tak juga diatasi maka pemilik pangkalan rame rame membawa tabung gas ke kantor Hiswana Migas untuk membuka pangkalan gas karena tak ada lagi tempat untuk cari nafkah guna menutupi kebutuhan keluarga di Lingkungannya sendiri.

Dan dikhawatirkan tumpang tindih pangkalan gas ini akan berdampak adanya penyelewengan barang subsidi.Solusinya, harus dibuat pemetaan dan ditata ulang kembali pangkalan pangkalan agar masyarakat konsumen maupun pemilik pangkalan tak resah.

Sebelumnya Ketua Forum Rakyat Bersatu devisi Migas telah mengkonfirmasi salah seorang Sales Region Doni menegaskan sudah tutup kran pendirian.pangkalan khususnya di kota Medan akantetapi nyatanya saat ini malah menjamur tumbuh pangkalan gas 3 Kg tersebut.cetus Surianto.(Salim/Mrl).

Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah dan Investor

Jakarta | Potret RI, Investor membutuhkan jaminan berinvestasi (investment guatanty). Sebaliknya, Pemerintah juga melihat kemungkinan sengketa investasi, baik antara Pemerintah dengan investor dalam negeri maupun Pemerintah dengan investor luar negeri. Bahkan tak menutup kemungkinan sengketa antar sesama investor.

Membuka ruang lebar-lebar untuk penanaman modal, Pemerintah bukan saja membatalkan peraturan daerah yang dianggap menghambat, tetapi juga membahas kemungkinan timbulnya sengketa. Investor menginginkan kepastian berusaha termasuk perlindungan hukum.

Karena itu, Pemerintah sedang menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penyelesaian sengkeya penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal (investor). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Rancangan PP ini disiapkan sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Regulasi ini diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dalam kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

Rancangan PP itu dibahas dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, beberapa waktu yang lalu. “Kita perlu aturan ini untuk kepastian hukum yang diperlukan, ini kan urusan keadilan sebenarnya, baik bagi Pemerintah maupun penanam modal,” kata Darmin.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan Rancangan PP mengatur penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri maupun dari luar negeri. Penyelesaian sengketa diutamakan untuk diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat melalui konsultasi dan negosiasi. Mekanisme musyawarah tersebut dibatasi dalam jangka waktu tertentu. “Harus jelas dan ada batas waktunya sehingga ada kepastian bagi investor,” tambahnya.

Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah melalui arbitrase. Arbitrase dapat dilakukan di dalam negeri bagi investor dalam negeri, atau arbitrase luar negeri bagi investor asing.  Namun sebelum investor membawa masalah ini ke arbitrase, perlu ada persetujuan Pemerintah terlebih dahulu. Dalam hal ini, Pemerintah tetap akan selektif dan bersiap diri bila menghadapi arbitrase internasional.

Selain melalui mekanisme arbitrase, penyelesaian sengketa penanaman modal nantinya dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute settlement) atau melalui Peradilan.

Selain itu, dalam menyusun RPP mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal ini, pemerintah akan membatasi materi substansi lebih kepada yang bersifat formal, seperti pengaturan jangka waktu tahapan-tahapan sengketanya. Secara materiil, akan diatur pula tentang pilihan hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak.

Mekanisme penyelesaian sengketa investasi itu sebenarnya bisa dibaca dalam Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007. Menurut pasal ini, dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dan investor, para pihak harus menyelesaikan melalui musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai maka sengketa bisa diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam konteks ini, Indonesia sudah punya UU No. 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Disebutkan lebih jauh dalam UU Penanaman Modal, jika terjadi sengketa bidang penanaman modal antara Pemeirntah dengan investor dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika tak selesai melalui arbitrase mereka bisa maju ke pengadilan.

Jika sengketa itu timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing, maka sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati para pihak.

Nama ICSID (International Center for the Settlement of Dispute) termasuk salah satu yang sering disebut jika terjadi sengketa investasi. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ICSID melalui UU No. 5 Tahun 1968  tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Pasal 25 ayat (3) Konvensi ICSID menentukan bahwa sengketa yang diajukan ke arbitrase masih membutuhkan persetujuan pemerintah negara yang digugat, dalam hal ini negara penerima modal. Kalaupun sudah diputuskan arbitrase asing, misalnya, ada aturan yang menentukan putusan itu hanya bisa dijalankan jika sudah memenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990  tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung.(su.red)

Bulan Puasa, Nenas Madu Bang Budi Laris Manis

MARELAN | POTRET RI - Jelang waktu berbuka puasa, buah nenas yang dijajaki Bang Budi di pinggir jalan Titi Pahlawan Simpang Siombak Paya Pasir tetap menjadi incaran pembeli.Pasalnya, nenas dengan rasa manis kaya vitamin C ini dijual dengan harga bervariasi.Apalagi buah nenas madu asal daerah Pekan Baru ini sepertinya laris manis di pasarkan kota Medan khususnya di Marelan.

Budi (43) pedagang buah nenas madu bersama rekannya yang ditemui mengaku, omset penjualan nenas madu pada bulan puasa ini terbilang lumayan sehingga tak sampai seminggu dagangan nenasnya laris manis dimana biasanya sekali memasok buah nenas dari Pekan Baru sebanyak 2000 buah nenas diangkut namun saat ini melebihi 2000.

"Maklum Bang, di bulan puasa ini peminat nenas madu cukup banyak untuk menu berbuka puasa, saat ini memang sedang musim panen buah nenas madu di Pekan Baru sehingga aku membawanya ke Medan untuk dipasarkan dengan harga bervariasi perbuahnya, buahnya dijamin manis tanpa asem bang,"ungkap Budi sembari menunjukkan ciri khas buah nenas madu tersebut. Jumat sore (17/06/2016).Selain berbisnis nenas, Budi bertubuh gemuk yang tinggal di Lorong Kesenian Jalan Yp.Hijau Kel.Labuhan Deli Marelan ini juga sedang mencoba mengembangkan bisnis dagang buah jengkol sebab prospek bisnis jengkol dinilai cukup signifikan keuntungannya."Saat ini saja harga jengkol di Pajak sudah capai Rp40 ribu/Kgnya tapi kita hanya jual jengkol kupas hanya Rp25 ribu perkilogramnya saja sedangkan untuk jengkol berkulit dijual seharga Rp13 ribu/Kgnya akantetapi kalau mau ambil 2 Kg di diskon menjadi Rp25 ribu saja,"cetus Budi kembali sembari menyebutkan jengkol saat ini sedang musim di daerah Aceh.(Salim/Mrl)