Hadir dalam Reses tersebut Lurah Mabar Hilir Syahrul S,sos, Ketua Lembaga Pengawasan Pertanahan Indonesia (LPPI) Lammar Gultom, Ketua Ranting PDI Perjuangan, Junaidi serta ratusan warga Mabar Hilir.
Pada kesempatan tersebut Brilian juga Ketua Komisi E DPRDSU mengatakan, tidak tanggapnya pemerintah khususnya Gubernur Sumut dalam berbagai hal kasus tanah membuat masyarakat menjadibinggung."Alih-alih masyarakat juga yang menjadi korban karena berharap bisa menguasai tanah garapan," kata Brilian.
Lebih lanjut, Brilian Moktar yang gemar blusukan ala jokowi tersebut mengatakan pada dasarnya Pemerintah tak memiliki tanah melainkan rakyatlah yang berhak diprioriotaskan mempunyai tanah, penyerapan aspirasi persoalan tanah rakyat dari hasil Reses ini nantinya kita bawa ke paripurna DPRDSU.
Dan lebih ironisnya munculnya para mafia tanah yang kini bertopengkan kelompok tani."Mereka ini memanfaatkan warga. Setelah mereka kuasai lahan lalu lahan tersebut dijual kepada pengembang dan yang korban kembali masyarakat," tambah Brilian.
"Pertahankan yang menjadi hak Kita. Jangan takut terkait masalah bentrok kemarin, silakan saudara melapor ke Polisi. Kalau saudara-saudara berani kita dukung dari belakang, tak berhak secara hukum pihak pengembang menyerobot tanah masyarakat tanpa terlebih dahulu ada putusan eksekusi dari pengadilan apalagi penembokan lahan memanfaatkan OKP maupun preman," tegas Brilian disambut tepuk tangan
meriah dari warga sembari mengucapkan terima kasih pada warga yang telah mensukseskan Pileg dan Pilpres kemarin.(Red/Potret).
Post a Comment