MEDAN | POTRET - Ratusan massa Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (Gerbraksu) menggeruduk kantor DPRD Medan dan memanjat pagar gedung baru tersebut untuk memasang spanduk kecaman terhadap pembangunan Podomoro Deli City Medan yang mereka nilai masih menyisakan masalah perizinan bangunan dan AMDAL.
Massa yang datang menggunakan sekitar sepuluh angkutan umum dan satu mobil pickup bermuatan pengeras suara yang hadir Rabu siang itu (22/10/2014) mengkonsentarsikan diri diantara pintu gerbang DPRD Medan dan DPRD Sumut lalu berorasi dan membakar ban sehingga membuat jalan disekitarnya sempat macet.
Massa Gerbraksu dipimpin Saharuddin didampingi Muchtar Effendi serta Rinaldi tersebut mengutarakan, bahwa disela-sela aksi menyambut kedatangan salah satu pimpinan KPK RI di DPRD Sumut, mereka merasa berkepentingan menyoroti berbagai kejanggalan perizinan beberapa gedung megah di kota Medan diduga sarat korupsi, kongkalikong maupun gratifikasi kepada pejabat didaerah ini.
Sehingga banyak bangunan dibiarkan berdiri megah dulu meski sejumlah perizinan belum dikantongi, dan ini diduga terjadi juga pada pembangunan Podomoro Deli City Medan.Untuk itu kami menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Walikota Medan, Pimpinan DPRD Medan serta Ketua-Ketua Fraksi DPRD Medan, teriaknya.
Surat Gerbraksu Nomor : 79/Gerbrak/SU/X/2014 itu diterima oleh Ketua Fraksi Golkar Ilhamsyah dan Anggota DPRD Dapil 5 dari Fraksi PAN Bahrumsyah, dihadapan massa gerbraksu Ilhamsyah berjanji dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait, terutama pengembang PT. Podomoro Agung Permai sebagai pengembang, Dinas TRTB Medan serta Badan Lingkungan Hidup untuk mengklarifikasi tuntuntan Gerbraksu.
Sementara Bahrumsyah selaku wakil rakyat dari Partai PAN asal Dapil 5 Medan Utara menegaskan, bahwa IMB dan AMDAL Podomoro Deli City Medan memang belum beres bahkan disebutkannya hal serupa juga terjadi pada bangunan centre point, untuk itu dia mengajak Gerbraksu dan elemen masyarakat lainnya turut bersama-sama mengawasi penyimpangan perizinan yang dapat berujung pada peraktek KKN, tegasnya.
Sebelum bergerak ke DPRD sumut saharuddin menegaskan, pihaknya mendesak agar Pemerintah Kota Medan segera menghentikan sementara pembangunan dan penjualan unit podomoro deli city sebelum perizinannya selesai seratus persen, ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Dzulmi Eldin apabila berani bermain api terhadap persoalan krusial ini, kita tak ingin nantinya orang nomor 1 di kota Medan lagi-lagi masuk penjara gara-gara kesandung korupsi.
Kita sebagai warga Medan mendukung berbagai kemajuan pembangunan didaerah ini, tapi aturan juga harus dapat dipenuhi oleh pengembang sebagaimana mestinya.Tegas Saharuddin.(red/Mdn).
Post a Comment