Tercorengnya TNI akibat Tindakan Oknum terhadap Penistaan Undang Undang, Kekuasaan dan Kekuatan adalah Undang Undang bagi Mereka

Medan | Potret RI - Pengaduan Masyarakat yang dilayangkan ke Kementerian Sekretariat Negara masih menjadi tanda tanya besar akan posisi Kementerian di Republik Indonesia, kepatuhan akan Hukum yang diterapkan belum bisa meluruskan permasalahan yang ada untuk didaerah daerah.

Berkaitan dengan Pengaduan Masyarakat yang mengatasnamakan Warga Asrama Widuri Jl. Simpang Raja Simpang Marendal, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Mdan, Provinsi Sumatera Utara, yang di jawab oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, pada tanggal 11 Januari 2016 dengan Nomor.B-0221/Kemensetneg/D-2/DM.05/01/2016, dan dilanjutkan pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor.B-790/Kemensetneg/D-2/DM.05/02/2016, yang pada intinya masyarakat meminta perlindungan Hukum kepada Negara atas rencana pengosongan Rumah yang dikatakan Rumah Dinas Milik Kodam I/Bukit Barisan Di Asrama Widuri Kelurahan Harjosari.

Dibalik Pengosongan yang dikatakan Rumah Dinas Milik Kodam I/Bukti Barisan ini berbuntut terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan Oknum TNI dibawah pimpinan langsung Kolonel Arm Anggoro Nur Setiawan S.I.P, M.Si (Asloq-red), "dalam Pelaksanaan Pengosongan rumah yang tempati itu, kami dilakukan intimidasi, dan ditakut-takuti dan diancam, namun kami akan mempertahankan tanah tempat kami lahir dan tempat kami tinggal", ungkap warga ex Asrama Widuri kepada Berita Online Potret.

"Salah satu akibat Pengosongan itu warga kami ada yang diculik dan disiksa dengan penggeroyokan dari Oknum TNI terhadap anak muda yang tidak sebanding dengan mereka, satu lawan 20 orang Oknum TNI berseragam Dinas, memakai Kaos Loreng dengan Sepatu PDL yang menghantam muka dari cucu dari pejuang tangal 16/2/2016",ungkap warga yang ingin melindungi dari tindakan brutal oknum oknum TNI. Tindakan Tindakan yang dilakukan Oknum atas Perintah Pangdam dan Asloq, yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kolonel Arm.Anggoro Nur Setiawan S.I.P, M.Si.

"Kami bertahan karena kami tahu sejarah Asrama yang kami tempati udah lebih dari 40 tahun, Kodam tidak pernah mengeluarkan dana dari awal pendirian asrama kami,"pungkas Warga yang tidak ingin disebutkan namanya karena takut akan penculikan dan teror yang dilakukan Pihak Oknum TNI."sekarang kami dipaksa untuk menandatangani surat dengan bermaterai diatas kertas kosong tanpa ada isinya sama sekali, dan menandatangani Kartu Keterangan tempat tinggal yang telah kami huni lebih dari 40 tahun, yang diberi masa berlaku 16/2/2016 s/d 15/2/2018, sedangkan mereka mereka itu bapak bapak itu ataupun dari Kodam Sendiri tidak Pernah ada melakukan Perawatan terhadap Asrama Asrama yang kami tempati itu",ungkap salah satu warga yang terpaksa menandatangani.

"Kodam tidak memiliki dasar akan kepemilikan Tanah dan Bangunan di Asrama Asrama yang kami tempati ini, kami sudah meminta kejelasan dari BPN bahwa tahun 2007, BPN memberikan jawaban dengan No.600.1528, kepada kami bahwa berdasarkan penelitian mereka tanah perumahan Asrama Ex. Brigif 7/RR, yang terletak di lingkungan 2 dan 15, kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan".

DanAsrama Widuri yang diketuai oleh seorang Perwira Menengah yang masih aktif mengamini tindakan dari Pimpinannya dengan melakukan tindakan tindakan yang memaksa dan intimidasi tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Penegasan Penegasan dan pembusukan dilakukan Pihak Oknum Kodam I/BB terhadap warga dan Pembohongan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera bahwa Rumah Rumah yang dianggap Rumah Dinas oleh Kodam I/BB itu,"warga itu memiliki rumah diluar rumah yang mereka tempatin itu",ungkap Kolonel Anggoro pada saat RDP di Kantor DPRD SU beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu saat pengosongan Rumah beberapa warga pada tanggal 16/2/2016, Kolonel Anggoro S.I.P, M.Si mengatakan didepan Publik yang disaksikan beberapa Oknum yang masih aktif di Kedinasan dan warga yang Pro atas Pengosongan Rumah para Janda Janda Purnawirawan dan Cucu serta anak anak yatim dari Pejuang Pejuang Kemerdekaan "Surat Surat yang mereka tunjukan dari Kemensetneg dan dari BPN itu Palsu",ungkap Saksi saksi yang tidak ingin disebutkan namanya. 

Dari Tindakan Kekerasan yang tidak Humanis itu beberapa warga juga meminta perlindungan hukum kepada Pemerintah Pihak Kepolisian melalui  LBH Kap Ampera untuk meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan yang merupakan bagian dari Keluarga Besar TNI yang berpangkat teakhir Jendral itu agar mempertanggung jawabkan statement mereka atas tragedi Penghancuran dan Pengusiran Paksa rumah Pribadi yang dibangun dengan biaya sendiri serta kriminalisasi atas penghuni Asrama yang dilakukan Oknum TNI AD Kodam I/BB dengan serta Perintah Aslog Kodam I/BB Kolonel Anggoro yang sangat merugikan dan menyengsarakan Rakyat.

Ketua Kap Ampera Binsar Effendi Hutabarat meminta ,"Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas Penderitaan Rakyat sebagimana Para Penghuni Ex Asrama Widuri, Asrama 124 Cemara, Glugur Hong, Suwondo, Singgasana 1 dan 2 , Asrama Karangsari, serta daerah daerah lainnya , dan banyak lagi Asrama Asrama yang belum kami Data atas Tindakan yang merugikan dan menyengsarakan Rakyat".

"Kami Minta segera hentikan pengosongan Paksa dan Tindak Tegas Oknum TNI yang telah menyengsarakan Rakyat, Rakyat sudah cukup menderita janganlah dibiarkan lagi menjadi lebih menderita",ungkap elemen dan peduli terhadap Penderitaan Rakyat Kap Ampera."Kami telah menyurati Presiden RI, Menkopolhukam, Panglima TNI, KASAD dan Komnas Ham.

Sangat Ironis yang terjadi atas perkembangan Pimpinan Pimpinan Kekuasaan dan Kekuatan yang dikatakan Negara Berdaulat Adil dan Makmur ini, bayangkan Republik ini sudah Bangkrut, tatanan pemerintahan yang sangat bobrok dengan berdasarkan kepentingan Pribada dan golongan menyengsarakan Rakyatnya sendiri, namun bila akhirnya Negara ini dijajah Bangsa Asing dengan kekuatan yang Penuh, Rakyat belum tentu akan mau dan mampu membahu untuk turut membela Negaranya, sedangkan Negaranya(Pemerintah-red) tidak pernah dan tidak akan Pernah Melindungi Rakyatnya. (su.red)