Mengurus SIM harus Mendapatkan Sertifikat dari Mafia
Polemik ini dimulai dengan masuknya Perusahaan Mengemudi untuk turut menentukan sesorang itu layak atau tidak layak memiliki SIM dengan mengharuskan dan mewajibkan mendapatkan Sertifikat Pelatihan dari Medan Safety Driving Centre (MSDC). MSDC yang fungsinya untuk menampung mereka yang merasa kurang terampil mengendarai kenderaan.
MSDC secara langsung dan tidak langsung tidak berkaitan dengan Pengurusan SIM, namun kenyataannya MSDC sudah melakukan Tindakan dan ketentuan bahwa setiap pengurusan SIM harus melalui mereka sebagai syarat utama, dan ini bisa diindikasikan ada unsur Pidana yang ditimbulkan MSCD terhadap warga masyarakat, dan hal ini sudah berlangsung lama.
Permasalahan ini sudah sering diungkap dan MSDC tidak jalan untuk sementara, sepertinya MSDC memiliki back up aparat Tinggi di Kepolisian untuk mengambil uang masyarakat dalam kategori negatif.
Sementara itu warga yang tinggal di Sumatera Utara Khususnya Kota Medan merasa sangat kecewa dengan tindakan aparat serta Anggota DPRD - SU yang tidak jeli terhadap Polemik ini, kebebasan pengusaha menentukan dan menargetkan warga masyarakat dalam pengurusan sim harus memiliki Sertifikat dari MSDC, nilainya disini juga sangat fantastic bila dihitung jumlah warga dalam pengurusan SIM.
Pasalnya Warga diharuskan untuk memiliki sertifikat dari Medan Safety Driving Centre di jalan Bilal Medan, sebelum mengurus SIM, "Bagaiaman tidak kecewa bang dan tidak sesuai dengan pengeluaran yang kami berikan untuk mendapatkan SIM dengan harus membayar sertifikat mengemudi yang tidak harus dalam pengurusan SIM", ungkap warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
"Padahal", lanjutnya, "kalau SIM tidak diperlukan, saya nggak akan mau mengurus SIM dengan harga sangat mencekik leher. Menurut Tando, kebijakan biaya untuk mengambil sertifikat dari MSDC Jalan Bilal Medan yang disebut-sebut dikelola pria bernama Jimmy sangat mencekik leher. Betapa tidak, sebelum ada MSDC, warga yang mengurus SIM A dan SIM C di Satlantas Polresta Medan hanya mengeluarkan uang rp. 450 hingga rp 500 ribu".
Ditempat terpisah ,"Untuk itu, Kepala Kepolisian Daerah Sumateta Utara (Kapoldasu), Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol) Raden Budi Winarso dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Medan, Konisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mardiaz diminta tidak hanya untuk meninjau ulang kembali izin MSDC Jalan Bilal Medan yang berkedok sekolah mengemudi untuk pengurusan sertifikat tersebut, namun harus dilakukan penyelidikan apakah ada unsur Pidana yang terjadi didalamnya terhadap oknum petinggi yang mendapatkan setoran dari MSDC, yang telah merugikan warga, walaupun itu belum ada Pengaduan, secara tidak langsung ini sudah melanggar Undang Undang dan Hukum di Negara Indonesia",ungkap Praktisi Hukum Vivian Arnie, SH saat dikonfirmasi dengan melihat Bukti Sertifikat yang dikeluarkan MSDC.
"Ini Lagi, Sertifikat ini juga sudah menyalahi aturan, sudah tidak ada Penanggung Jawabnya, dan dibuat pelatihan di Jakarta Safety Driving Centre, sedangkan warga mendapatkan Sertifikat dari Medan Safety Driving Centre, ini indikasinya sudah melakukan Penipuan untuk meraup uang warga, kita bisa hitung sendiri, berapa nominalnya",ungkapnya kembali.
"Bahkan, bukan soal MSDC itu aja, oknum Satlantas Polresta Medan yang mengarahkan warga yang mengurus SIM di Satlantas Polresta Medan untuk pengurusan Sertifikat di MSDC Jalan Bilal Medan juga harus ditindaktegas".
“Bila perlu, pengelola MSDC Jimmy disebut-sebut pria bermata sipit itu agar dijerat Undang-Undang, sehingga tidak sesuka hatinya saja mengeluarkan sertifikat,” harapnya.
Disinyalir kepemilikan MSDC oleh mafia kekuasaan, bukan hanya jimmy sebagai pengelola namun ada 2 orang lagi diatasnya yang berinisial W dan A.
Ditempat terpisah, Mursyid Majelis Dzikir Ash-Sholah Pusat, M.Dahrul Yusuf yang dikonfirmasi Minggu, (6/3) mengatakan, sangat menyesalkan pimpinan Polri di Sumut dan Kota Medan, yang lambat menindaktegas oknum anggota Satlantas Polresta Medan dan pengelola MSDC.
Menurut Ustad Dahrul, pungutan biaya mencapai rp 450 ribu untuk mengambil sertifikat di MSDC Jalan Bilal Medan ditambah pengambilan SIM di Satlantas Polresta Medan mencapai rp 300 ribu sangat lah tidak wajar. “Itu namanya mencekik leher masyarakat,” ujar mantan ketua FPI (Front Pembela Islam) Sumut itu.(su.red).
Post a Comment