Ketidak bisaan Dalam Pengerjaan Proyek Drainase Luput dan tidak mau tau dari Walikota Medan

"Pekerjaan yang tidak ada pengawasan menimbulkan dampak lingkungan menjadi kota abu"

Medan | Potret RI -  Proyek yang terasa gagal dilaksanakan Pemda Kota Medan untuk mengatasi banjir, namun menimbulkan efek baru kekotoran dan debu dimana mana yang dapat menimbulkan masalah baru bagi kesehatan.

Walikota dalam hal ini sebagai pemimpin kota Medan terasa sangat jauh untuk melaksanakan pengawasan, sebagai penguasa dinilai sangat gagal dan hanya sebagai pajangan tidak memikirkan apa efek dan tindakan yang dilakukan bila pekerjaan itu dilakukan dengan asal asalan.

Dikarenakan hal itu Walikota Medan Dzulmi Eldin, harus lebih ekstra  dengan permasalahan kota Medan.Soalnya bobroknya Drainase, yang  selama ini yang di kerjai. Di tambah lagi proyek Drainase di ambil alih para pelaku proyek  (kelompok organisasi-red) yang ada di kota Medan, dan tidak mengerti akan efek dan akibat pekerjaan dilakukan kalau tidak segera dibersihkan. Apa  tidak semakin parah Drainase yang di kerjai, hingga membuat masyarakat resah. Di tambah lagi  hujan turun, kota Medan seperti danau dan kubangan lumpur dan menjadi kota medan menjadi kota abu. Masih banyaknya bongkaran tanah yang belum diangkut oleh dinas yang terkait maupun yang mendapatkan proyek PL, selain itu proyek drainase dilakukan namun 1 juta lobang belum bisa diatasi oleh Pemko Medan.

Beberapa pegawai yang ada di kecamatan kota Medan saat di konfirmasi di ruang kerjanya,rabu 6/12/2017 mengungkapkan, walikota Medan Dzulmi  Eldin tidak bisa berbuat banyak terhadap pelaku proyek (Kelompok Organisasi-Red) yang dilimpahkan kepada mereka untuk melaksanakan .

Sementara itu yang menaikan Dzulmi Eldin sebagai walikota Medan adalah kelompok organisasi organisasi. Makanya proyek – proyek yang ada di kota Medan kelompok tersebut yang mengerjainya. Salah satunya proyek Drainase, yang dalam pengerjaan sekarang ini. Belum lagi selesai di kerjai  yang satu, sudah di kerjai yang lain lagi. Makanya terjadi banjir apa bila hujan turun”Imbasnya kan ke rumah – rumah masyarakat yang terkenak banjir. Seharusnya proyek yang ada di kota Medan , pemerintah yang mengerjainya, sudah pasti tidak ambruradul seperti sekarang ini".

Selain itu, permasalahan yang perlu di perhatikan tempat pembuangan sampah (TPA) belum ada di kota Medan.Karena permasalahan sampah ini, yang sering di resahkan masyarakat.Seharusnya pemerintah kota Medan dan anggota DPRD Medan mencari solusi mengenai TPA.Ini kalau di bicarakan masalah sampah, anggota DPRD sudah bicara minta bagian.Bagaimana permasalahan sampah yang di resahkan, masyarakat kota Medan dapat terselesaikan”Kalau kami yang ada di kecamatan, siap bekerja 24 jam apa bila sudah ada tempat TPA nya.Sekarang permasalahan yang  kami hadappi alat –alat TPA yang belum kami punyak.Seharusnya pemerintah kota Medan memikirkan, bagaimana cara membeli lahan TPA.Agar permasalahan sampah di kota Medan , yang sangat prihatin dapat teratasi” Kata beberapa pegawai kecamatan kota Medan yang tidak mau di cantumkan namanya. (Red.Su/Tim/Afdl)

Camat Medan Area Berdalih Tidak Tau Proyek Ipal Membuat Warga Ngamuk

"Proyek IPAL yang Masih tanpa ada sosialisasi ke Masyarakat"

Medan | Potret RI - Sebagai Camat Medan Area. Ali Sipahutar seharusnya tau proyek Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang di kerjai Lurah Tegal Sari 1 Penyayatan Daulay dan 5 Kepala Lingkunganya di Jalan HR.Hakim, Gang Kantil, Kelurahan Tegal Sari 1, Medan Area. Karena warga seperti di bodohi lurah tegal sari 1 Penyayatan Daulay, adanya pengerjaan proyek Ipal, tanpa sosialisasi sama warga terlebih dahulu.Warga meminta proyek Ipal di hentikan.Apalagi proyek Ipal yang di kerjakan  anggaran dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).Seharusnya, proyek Ipal di tanganni masyarakat yang terpilih sebagai ketua BKM.Ini malah lurah tegal sari 1, Penyayatan Daulay dan 5 kepala lingkungan yang di ikut sertakan sebagai anggota BKM.

"Saya baru mengetaui, warga menolak proyek Instalasi Pembuangan Air Limbah yang dalam pengerjaan jadi ricuh.Soalnya, saya kira lurah tegal sari 1 Penyayatan Daulay sudah melakukan sosialisasi sama warga, terlebih dahulu" Nanti saya, panggil lurah tegal sari 1 Penyayatan Daulay dan 5 kepala lingkunganya.Karena dari laporan mereka, sudah melakukan sosialisasi sama warga terlebih dahulu.Makanya, proyek Ipal di kerjakan" Kata Camat Medan Area Ali Sipahutar saat di konfirmasi,

di ruang kerjanya, kamis 12/10/2017.

Saat di singgung mengenai 5 kepala lingkunganya boleh jadi anggota BKM. Ali Sipahutar mengungkapkan, boleh saja kepala lingkungan jadi anggota BKM.Soalnya kepala lingkungankan bukan PNS.Apalagi, memang sudah ada peraturanya  kepala lingkungan boleh di ikut sertakan sebagai anggota BKM.Yang terpenting, ketua BKM sudah ada di pilih masyarakat sendiri"Kalau masyarakat minta proyek Ipal di tutup, saya rasa tidak bisa.Karena proyek ini, proyek pemerintah.Apalagi kalau mau di tutup, kan pakai anggaran juga.Darimana  anggaran untuk menutup proyek Ipal yang dalam pengerjaan itu. Jadi, masyarakat jangan menentang proyek pemerintah yang dalam pengerjaan.Tapi itupun, akan saya panggil lurah dan 5 kepala lingkunganya untuk menyelesaikan permasalahan proyek Ipal yang di tolak masyarakat" Pungkasnya

"Kalau Camat Medan Area Ali Sipahutar dan Lurah Tegal Sari 1 Penyayatan Daulay juga 5 kepala lingkunganya, yang di ikut sertakan anggota BKM ingin melanjutkan, pengerjaan proyek Ipal silahkan saja.Soalnya masyarakat, pasti akan semakin ribut nanti kalau proyek Ipal di lanjutti.Apalagi, proyek Ipal di ambil dari anggaran BKM.Seharusnya masyarakat yang mengelolah, bukan lurah dan camatnya.Yang jelas, uangnya sudah habis di bagi - bagi sama Camat Medan Area Ali Sipahutar dan Lurah Tegal Sari 1 Penyayatan Daulay, makanya proyek Ipal tidak bisa di tutup.Seharusnya, Ali Sipahutar sebagai Camat dapat melindungi masyarakatnya. Ini malah menindas dan membodohi masyarakat" Permasalahan  penolakkan proyek Ipal ini, sudah kami adukan  ke Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi tunggu saja konsekuensinya dari penegak hukum. Kami seluruh warga Gang Kantil, ingin Camat Medan Area Ali Sipahutar dan Lurah Tegal Sari 1 Penyayatan Daulay juga 5 kepala lingkunganya di tangkap aparat penegak hukum.Karena mereka sudah mengkorupsi anggaran BKM ," Kata beberapa warga yang menolak proyek Ipal. (Red.Su/Tim/ Afd) 

Proyek Pembangunan Sekolah SMA Negeri 5 Tambusai terindikasi ditutup tutupi Penggunaan Anggaran Negara

"Proyek Pembangunan Sekolah SMA Negeri 5 Tambusai Terindikasi adanya Penggunaan Anggaran yang Merugikan Negara, perlu adanya pengawasan terhadap Proyek ini"

Rokan Hulu | Potret RI - Selama 8 (delapan) hari Proyek yang menggunakan Anggaran APBD telah berjalan, dan diduga proyek ini adalah Proyek Siluman, dan ada indikasi merugikan Negara.

Proyek yang berlokasi di Desa Rantau Sakti dan telah berjalan ini, melalui anggaran negara yang seharusnya dibuat pemberitahuan kepada Khalayak ramai,namun saat dikonfirmasi dilapangan tidak ditemuinya Plank Pemberitahuan Pelaksanaan Proyek sesuai dengan RAB/Bestek, sesuai dengan standar pekerjaan yang ada.

19/6/2017, kepala Desa Rantau Sakti, Initial Pwd (44) seorang kepala desa mengatakan ," Bangunan Sekolah SMA Negeri 5 Tambusai Utara belum mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah", mengatakan kepada Tim Media potretri007.com, sementara dari Pantauan Awak Media Proyek bangunan ini sudah berjalan selama 8 (delapan) hari, informasi di terima dari para pekerja yang mengerjakan bangunan proyek sekolah SMA Negeri 5 Tambusai.

Pengakuan Kades Rantau Sakti diduga ada menutupi anggaran yang telah digunakan dan terasa simpang siur, dibandingkan dengan keterangan KAUR Pemerintahan initial (Pd) 19/6/2017, menguraikan ,"bahwa Proyek tersebut berdasarkan ajuan instansi kepemerintahan desa rantau sakti, bukanlah swadaya masyarakat maupun upaya  dari saudara Kades sendiri, melainkan itu adalah program pemerintah melalui dinas Pendidikan".

Terindikasi Anggaran Negara yang dipergunakan ada yang ditutup tutupi karena keterangan yang diterima tidak sama dengan dinas Pendidikan dengan kepemerintahan desa rantau sakti yang dipimpin Kades rantau sakti (Pwd).

"Standarisasi setiap penggunaan anggaran Negara wajib diberitahukan kepada khalayak ramai terasa ada yang aneh, dan tidak boleh diketahui dan tidak transparansi atas pengguanaan anggaran Negara oleh  Pemerintah daerah setempat dikarenakan tidak adanya pemberitahuan melalui plank berapa jumlah anggaran yang digunakan buat proyek Pembangunan SMA Negeri 5 Tambusai", ungkap Warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya. (Red.Su/Tim/Sumardi.SAS)