MEDAN | POTRET - Massa Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (GEBRAKSU) yang mengelar aksi damai di depan kantor Kejari Stabat menyerukan agar penegak hukum di kabupaten Langkat sesegera mungkin membongkar sejumlah dugaan korupsi di Pemkab Langkat tanpa tebang pilih.
Desakan itu dilontarkan Saharuddin dan kawan-kawan aktivis diantaranya Rinaldi, Mukhtar, Togar Lubis tergabung dalam Gebraksu saat mengelar aksi demo damai di depan kantor Kejari Stabat, Rabu (27/08/2014) yang langsung diterima oleh Kajari Stabat Henderi SH, MH beserta staf pegawainya.
Lebih lanjut dikatakan, apalagi belakangan ini dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Langkat yang melibatkan para SKPD dan Bupati Langkat kian marak diberitakan berbagai media, Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal juga pernah berjanji akan mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi itu pada (21/5), sebagai Elemen masyarakat Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut juga menyambut baik agar kasus dugaan korupsi Pemkab Langkat yang dilaporkan ke berbagai institusi penegak hukum perlu dituntaskan,tambahnya.
Bahkan masyarakat selalu mengingatkan agar lembaga superbody seperti KPK segera melakukan penyeledikan terhadap kasus dugaan korupsi APBD Rp53,9 miliar yang sempat jadi polemik.
KPK dan KEJAGUNG RI juga perlu kembali diingatkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Perwakilan Sumatera Utara. Audit BPK-RI Nomor 100/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal 21 Mei 2010, menunjukkan kerugian kas Langkat Rp12 miliar lebih. Sedangkan Audit BPK RI Nomor.196 B/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Audit BPK RI nomor.47 /XVIII.MDN/2012 tanggal 27 Mei 2012 menunjukkan pengelolaan kas penggunaan APBD Langkat tidak lebih baik dan terindikasi merugikan Negara.(potret/Mdn).
Desakan itu dilontarkan Saharuddin dan kawan-kawan aktivis diantaranya Rinaldi, Mukhtar, Togar Lubis tergabung dalam Gebraksu saat mengelar aksi demo damai di depan kantor Kejari Stabat, Rabu (27/08/2014) yang langsung diterima oleh Kajari Stabat Henderi SH, MH beserta staf pegawainya.
Lebih lanjut dikatakan, apalagi belakangan ini dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Langkat yang melibatkan para SKPD dan Bupati Langkat kian marak diberitakan berbagai media, Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal juga pernah berjanji akan mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi itu pada (21/5), sebagai Elemen masyarakat Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut juga menyambut baik agar kasus dugaan korupsi Pemkab Langkat yang dilaporkan ke berbagai institusi penegak hukum perlu dituntaskan,tambahnya.
Bahkan masyarakat selalu mengingatkan agar lembaga superbody seperti KPK segera melakukan penyeledikan terhadap kasus dugaan korupsi APBD Rp53,9 miliar yang sempat jadi polemik.
KPK dan KEJAGUNG RI juga perlu kembali diingatkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Perwakilan Sumatera Utara. Audit BPK-RI Nomor 100/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal 21 Mei 2010, menunjukkan kerugian kas Langkat Rp12 miliar lebih. Sedangkan Audit BPK RI Nomor.196 B/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Audit BPK RI nomor.47 /XVIII.MDN/2012 tanggal 27 Mei 2012 menunjukkan pengelolaan kas penggunaan APBD Langkat tidak lebih baik dan terindikasi merugikan Negara.(potret/Mdn).
Post a Comment