JAKARTA | POTRET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memanggil sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, salah satu fokus yang didalami penyidik adalah meminta keterangan terkait penggunaan kuota haji.
“Beberapa di antara anggota DPR yang diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang ikut rombongan, yang diduga menggunakan kuota dari Kementerian Agama,” kata Johan di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014).
Johan menjelaskan, fokus penyidikan dalam kasus tersebut tak hanya berkisar soal penggunaaan kuota. Dia bilang, dalam kasus haji ada beberapa hal yang didalami. “Terkait transportasi, katering, pemondokan dan PPIH,” jelas Johan.
KPK sudah memeriksa Ratu Siti Romlah dan Said Abdullah selaku anggota Komisi VIII DPR. Komisi VIII DPR merupakan mitra Kementerian Agama. Mereka diduga mengetahui soal mekanisme pengadaan katering dan pemondokan jamaah haji. Salah seorang saksi, Hazrul Azwar, tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini.
Hazrul sebelumnya sudah diperiksa dalam penyelidikian kasus tersebut. Hasrul disebut kenal dekat dengan pengusaha di Saudi Arabia yang bergerak di bidang katering.
Apakah ketiga saksi dipanggil buat mendalami dugaan korupsi dalam proses pengadaan katering dan pemondokan untuk jemaah haji? Johan mengaku tak tahu. “Saya nggak tahu detail pokok perkara. Karena saya tidak difeeding soal materi,” jelas dia.(potret/mtvn).
“Beberapa di antara anggota DPR yang diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang ikut rombongan, yang diduga menggunakan kuota dari Kementerian Agama,” kata Johan di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014).
Johan menjelaskan, fokus penyidikan dalam kasus tersebut tak hanya berkisar soal penggunaaan kuota. Dia bilang, dalam kasus haji ada beberapa hal yang didalami. “Terkait transportasi, katering, pemondokan dan PPIH,” jelas Johan.
KPK sudah memeriksa Ratu Siti Romlah dan Said Abdullah selaku anggota Komisi VIII DPR. Komisi VIII DPR merupakan mitra Kementerian Agama. Mereka diduga mengetahui soal mekanisme pengadaan katering dan pemondokan jamaah haji. Salah seorang saksi, Hazrul Azwar, tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini.
Hazrul sebelumnya sudah diperiksa dalam penyelidikian kasus tersebut. Hasrul disebut kenal dekat dengan pengusaha di Saudi Arabia yang bergerak di bidang katering.
Apakah ketiga saksi dipanggil buat mendalami dugaan korupsi dalam proses pengadaan katering dan pemondokan untuk jemaah haji? Johan mengaku tak tahu. “Saya nggak tahu detail pokok perkara. Karena saya tidak difeeding soal materi,” jelas dia.(potret/mtvn).
Post a Comment