H.PERAK | POTRET RI - Nelayan tradisional Hamparan Perak mendesak segera dihentikannya aksi pengerukan pasir laut serta menangkap oknum pejabat yang terlibat memuluskan proyek pengerukan pasir laut yang mengorbankan nelayan, hal itu disampaikan masyarakat nelayan pasca digelarnya aksi unjukrasi ke kantor Bupati Deli Serdang, Poldasu, Kejatisu dan DPRDSU di Medan.
Kalangan nelayan tradisional kawasan Hamparan Perak tergabung dalam Gabungan Nelayan Hamparan Perak (GNHP) diketuai Rahmad Kahairi dan POKER Medan dikordinatori Muhamamad Nasib menyampaikan 11 tuntutan terkait masih terus berlangsungnya aksi pengerukan dan penimbunan pasir di peraiaran Paluh babi Desa Paluh Kurau hingga menimbulkan terganggunya mata pencarian nelayan.Kamis (22/10).
Kesebelas tuntutan para nelayan tersebut yakni hentikan pengerukan pasir yang dilakukan PT Shanghai dan PT Mabar Elektrindo, periksa aparatur Pemerintah yang terlibat pemberian izin pengerukan pasir laut, buka kembali lahan tangkap nelayan tradisional tempat mencari nafkah nelayan.
Usut peruntukan izin pembangunan PLTU Paluh Kurau diduga sarat KKN, kembalikan hakhak nelayan tradisional, periksa Kadis Perikanan Kelautan Deli Serdang diduga manipulasi daerah zona tangkap nelayan tradisional, tangkap Kabid pengawasan dan pengendalian Sada Br Karo diduga manipulasi data nelayan tradisional, tangkap mafia nelayan yang diduga dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Deli Serdang beserta kordinator Gapoktan Suheri.
Periksa aparatur kecamatan dan Desa yang diduga terlibat memanipulasi data nelayan, tangkap ketua dan pengurus Gapoktan dan Pokmaswas Hamparan Perak yang memanipulasi data nelayan.
Menurut Rahmad, proyek pembangunan PLTU di perairan Desa Paluh Kurau Hamparan Perak Kab.Deli Serdang seluas 120 hektar tersebut berdampak negatif bagi lingkungan yakni rusaknya hutan Mangrove serta penutupan 10 anak sungai (paluh) yang dilakukan perusahaan asing PT Shanghai Elektrik Power Contrucsion dan PT Mabar Elektrindo.
Kita juga menyayangkan pihak mereka memberikan dana kopensasi yang tak seberapa dan tak sebanding atas kerugian besar dialami masyarakat nelayan sebesar Rp7,8 miliar melalui Dinas Perikanan Kelautan Deli Serdang bekerjasama dengan Gapokkan Hamparan Perak serta pihak perusahan berjanji tidak akan melakukan exploitasi pengerukan pasir laut di sekitar zona wilayah tangkap nelayan mencari nafkah.
Sangat disayangkan kopensasi yang diberikan justru tak tepat sasaran sebab banyak pemotongan serta manipulasi data nelayan ditambah lagi janji investor tidak akan melakukan pengerukan hanya janji belaka terbukti hingga kini pengerukan terus berlangsung tanpa memperdulikan dampaknya terhadap kelangsungan hidup para nelayan tradisional.
GNHP dan POKER Medan menduga perusahan pengerukan dan penimbunan pasir tersebut tak mempunyai izin AMDAL serta didesak agar pelayaran kapal tongkang dan kapal pengerukan kalau pun ada izinnya segera dicabut karena kerap menganggu alur zona tangkap kapal nelayan kecil.
"Kita minta Bupati Deli Serdang, Kapoldasu, Kejatisu, dan DPRD Sumut jangan tinggal diam menyingkapi persoalan ini, kita berharap kasus pengeksploitasi pasir laut yang merusak lingkungan serta membunuh mata pencarian nelayan ini segera disahuti, jangan sampai ada korban seperti kasus penambangan pasir di Lumajang mengorbankan aktivis lingkungan Salim Kancil barulah semua pihak sibuk, kita tak mengingkan hal itu terjadi melainkan kita menginginkan kelestarian lingkungan terjaga serta mata pencarian nelayan tak terganggu,"cetus Rahmad beserta ratusan nelayan tergabung dalam GNHP tersebut.(red/Hpr).
Kalangan nelayan tradisional kawasan Hamparan Perak tergabung dalam Gabungan Nelayan Hamparan Perak (GNHP) diketuai Rahmad Kahairi dan POKER Medan dikordinatori Muhamamad Nasib menyampaikan 11 tuntutan terkait masih terus berlangsungnya aksi pengerukan dan penimbunan pasir di peraiaran Paluh babi Desa Paluh Kurau hingga menimbulkan terganggunya mata pencarian nelayan.Kamis (22/10).
Kesebelas tuntutan para nelayan tersebut yakni hentikan pengerukan pasir yang dilakukan PT Shanghai dan PT Mabar Elektrindo, periksa aparatur Pemerintah yang terlibat pemberian izin pengerukan pasir laut, buka kembali lahan tangkap nelayan tradisional tempat mencari nafkah nelayan.
Usut peruntukan izin pembangunan PLTU Paluh Kurau diduga sarat KKN, kembalikan hakhak nelayan tradisional, periksa Kadis Perikanan Kelautan Deli Serdang diduga manipulasi daerah zona tangkap nelayan tradisional, tangkap Kabid pengawasan dan pengendalian Sada Br Karo diduga manipulasi data nelayan tradisional, tangkap mafia nelayan yang diduga dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Deli Serdang beserta kordinator Gapoktan Suheri.
Periksa aparatur kecamatan dan Desa yang diduga terlibat memanipulasi data nelayan, tangkap ketua dan pengurus Gapoktan dan Pokmaswas Hamparan Perak yang memanipulasi data nelayan.
Menurut Rahmad, proyek pembangunan PLTU di perairan Desa Paluh Kurau Hamparan Perak Kab.Deli Serdang seluas 120 hektar tersebut berdampak negatif bagi lingkungan yakni rusaknya hutan Mangrove serta penutupan 10 anak sungai (paluh) yang dilakukan perusahaan asing PT Shanghai Elektrik Power Contrucsion dan PT Mabar Elektrindo.
Kita juga menyayangkan pihak mereka memberikan dana kopensasi yang tak seberapa dan tak sebanding atas kerugian besar dialami masyarakat nelayan sebesar Rp7,8 miliar melalui Dinas Perikanan Kelautan Deli Serdang bekerjasama dengan Gapokkan Hamparan Perak serta pihak perusahan berjanji tidak akan melakukan exploitasi pengerukan pasir laut di sekitar zona wilayah tangkap nelayan mencari nafkah.
Sangat disayangkan kopensasi yang diberikan justru tak tepat sasaran sebab banyak pemotongan serta manipulasi data nelayan ditambah lagi janji investor tidak akan melakukan pengerukan hanya janji belaka terbukti hingga kini pengerukan terus berlangsung tanpa memperdulikan dampaknya terhadap kelangsungan hidup para nelayan tradisional.
GNHP dan POKER Medan menduga perusahan pengerukan dan penimbunan pasir tersebut tak mempunyai izin AMDAL serta didesak agar pelayaran kapal tongkang dan kapal pengerukan kalau pun ada izinnya segera dicabut karena kerap menganggu alur zona tangkap kapal nelayan kecil.
"Kita minta Bupati Deli Serdang, Kapoldasu, Kejatisu, dan DPRD Sumut jangan tinggal diam menyingkapi persoalan ini, kita berharap kasus pengeksploitasi pasir laut yang merusak lingkungan serta membunuh mata pencarian nelayan ini segera disahuti, jangan sampai ada korban seperti kasus penambangan pasir di Lumajang mengorbankan aktivis lingkungan Salim Kancil barulah semua pihak sibuk, kita tak mengingkan hal itu terjadi melainkan kita menginginkan kelestarian lingkungan terjaga serta mata pencarian nelayan tak terganggu,"cetus Rahmad beserta ratusan nelayan tergabung dalam GNHP tersebut.(red/Hpr).
Post a Comment