PUTUSAN PERKARA NO:145/PDT.G/2015/PN.MDN TGL.8 DES 2015 PERLU DIPERTANYAKAN Mayor (purn) Abd.Djalal,dkk AJUKAN BANDING,

Medan | Potret RI -10/12/2015,  TIM PEMANTAU DARI SEKBER MEMPERTAHANKAN NKRI UNTUK NEGARA & MASYARAKAT AKAN MELAPORKAN KASUS INI KE KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG.

Setelah Ditundanya Pembacaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang selayaknya dibacakan pada Hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, DITUNDA dengan alasan tidak satupun Pengacara TERGUGAT YANG HADIR ( TERGUGAT- I PT,BINA REKSA ESTATE, TERGUGAT-II - TNI - AU MEDAN , TERGUGAT-III - KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ).

Akhirnya pada Selasa, 8 Desember 2015 HAKIM KETUA Lisfer Berutu, dan Hakim Anggota Rosmina, Muchtar Amin, Membacakan Putusan yang tertunda tersebut SUASANA DIRUANG SIDANG CUKUP HENING, Namun sangat DISESALKAN KUASA HUKUM DARI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN TIDAK HADIR ( BAHKAN SETIAP SIDANG SERING MANGKIR , TERMASUK SAAT SIDANG LAPANGAN, SEDANGKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NO.10/SUKADAMAI TGL.30 AGUSTUS 2004 TERBIT SAAT BERPERKARA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN , ADA APA YA..???) . Saat pembacaan Putusan suasana di ruang sidang penuh dengan pengunjung , dan diluar sidang sangat bising sekali, hingga hampir tidak terdengar apa yang dibacakan oleh HAKIM. Diantara pengunjung hadir

Purnawirawan dan Warakawuri TNI-AU Medan diwakili Ahli Waris Alm.W.Sitompul dkk, mendengarkan   HAKIM membacakan PUTUSAN PERKARA PERDATA NO.145/PDT.G/2015/PN.MDN, setelah JENUH Mendengarkan Putusan tersebut.

TERNYATA PUTUSAN HAKIM TIDAK SESUAI dengan apa yang telah diinformasikan oleh SIPP PN MDN , DIKARENAKAN PUTUSANNYA BERBEDA DENGAN APA YANG TELAH DIINFORMASIKAN dari htpp://www.pn-medankota.go.id/sipp-pn/, MAKA PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI TNI - AU MEDAN SANGAT KECEWA DAN DENGAN TEGAS MENGAJUKAN " B A N D I N G ". Disamping itu Para Purnawirawan / Warakawuri TNI-AU Medan sejumlah 144 KK dalam waktu dekat MASING-MASING YANG MEMILIKI 

ALAS HAK ATAS TANAH YANG PERNAH MEREKA TEMPATI SEJAK TAHUN 1960 DAN TELAH MENDAPAT

HIBAH DARI SULTAN DELI akan mengajukan GUGATAN PERKARA PERDATA, DAN KEMUNGKINAN BESAR AKAN MEMPIDANAKAN MANTAN KEPALA BPN KOTA MEDAN YANG TELAH BERANI MENERBITKAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR.10/SUKADAMAI TGL.30 AGUSTUS 2004 ( SAAT PERKARA BERLANGSUNG DI PENGADILAN NEGERI MEDAN DENGAN REGISTER PERKARA NO: 05/Pdt.G/2004/PN.Mdn ).  Dari hasil Investigasi yang dilakukan Tim SEKBER Mempertahankan NKRI Untuk Negara dan Masyarakat diketuai H.M.Agussyah,SE dan Ali Sambo,SH menegaskan bila hal ini ada penyimpangan dalam isi Putusan tersebut, maka Pihak Kami sesegera mungkin melaporkan permasalahan ini kepada Ketua Komisi Yudisial R.I dan Ketua Mahkamah Agung, agar segera Menindak dengan tegas Oknum Hakim yang DIDUGA TIGAK ADIL DAN MEMUTUSKAN DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN HATI NURANI. (Su.Red)