Medan | Potret RI - Penyelesaian permasalahan aset tanah dilingkungan Kementrian Pertahanan / TNI bukan hanya masalah pensertifikasian, namum dasar dan sejarah kepemilikan tanah, dan perlunya adanya keseriusan dari DPR-RI, maupun DPRD serta a Pemimpin pemimpin daerah yang menaungi warga dan masyarakat.
"persoalan tanah dan ex Asrama asrama tidak hanya persoalan pensertifikasian hak pakai yang ditunjukkan ke warga asrama, namun disini sudah bersinggungan dan berkaitan dengan masyarakat pada umumnya dan para purnawirawan, para janda, dan anak anak dari pejuang kemerdekaan itu sendiri, termasuk kami kami ini, yang secara sadar dan rasa solidaritas untuk mempertahankan apa yang menjadi hak hak orang tua kami", ungkap Ir.AR.Krisman Purba ketua PD II FKPPI Sumut 26/3.
Dilihat dari sapta marga TNI adalah prajurit yang kesatria yang bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan, hal ini dirasakan jauh,"kami melawan karena tidak ada rasa itu didalam diri prajurit TNI terutama Asloq Kolonel anggoro sendiri, tindak tanduknya jauh dari seorang perwira, yang menuduhkan saya yang anak Purnawirawan sebagai privokator, apakah saya ini teroris, apakah saya ini penjahat, dan bagaimana saudara saya yang tinggal diasrama lain diantaranya widuri yang ibunya dan anak dimasukkan kepenjara, dan anaknya dipukuli anggotanya untuk mempertahankan rumahnya, dan dikatakan salah satu warga asrama 124 yang dokumen dokumennya dirampas adalah pemakai Narkoba atau dikatakannya pengedar yang tidak terbukti kebenarannya, kalau begitu Bapak Bapak pemimpin ini yang bandarnya",jelasnya lagi dengan kesalnya.
(26/3)Sementara itu Sekjen Formasi Pasti H.M.Agussyah, SE, SH, yang juga warga dari asrama glugur hong, dan wakil ketua PD II FKPPI Sumut,"disini kita melihat adanya unsur kepentingan asing dan kita ketahui dan indikasi dalam kebijakan kebijakan TNI KODAM I/BB untuk melakukan pengosongan dan meratakan rumah rumah ex. Asrama, yang seperti kita lihat pada asrama suwondo telah berubah deastis, yang awalnya untuk para prajurit, yang nyatanya nyatanya buat aseng."
"kita telah juga memasang spanduk dirumah rumah korban penindasan dari tindakan oknum oknum asloq, diasrama widuri, 124 dan di Ex soewondo (masih berpekara) bersama warga, ini adalah tindakan Ketidak setujuan akan tindakan mereka (red.asloq yang dikomandoi Kolonel anggoro dengan surat peringatan dan perintah serta tanda tangannya sendiri), yang hasilnya spanduk yang kami pasangkan itu dirumah warga ex asrama dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab",ungkapnya kembali.
"kami meminta Komnas Ham untuk turun dan mengambil tindakan tegas, dan menkumham, denpom, DPRD, DPRRI agar melakukan tindakan nyata, bahwa NKRI itu harga mati, bukan atas perintah asing dan golongan".(su.red)
+ comments + 1 comments
saat brigif 7 masih aktif, kodam tak pernah memperhatikan rumah bangunan para anggotanya yang sudah tua dan lapuk. setelah warga merenovasi dengan biaya sendiri, kodam I mengklaim itu haknya? darimana dsarnya????? tanah eks asrama widuri btrigif 7 sudah jelas dan nyata bukan milik kodam atau pemerintah, kenapa masih beringas dan ngotot ambil alih? tak lain tak bukan ada uang dibalik semua itu. dimana keadilan bisa didapat? tidak bisakah pak Jokowi dan DPRD Sumut atau DPR RI menyelesaikan kasus ini? main culik dan aniaya dihalalkan demi kepentingan KODAM I BB yang belum tentu kepentingan instutisi. Bisa jadi cuma karena uang di balik layar. sudah matikan nurani mereka yang menindas rakyat nya sendiri????
Post a Comment