"Komnas Ham, Pemerintah Metamorfosis dengan Pencitraan menutupi Kesalahan Agar Citra menjadi Baik dengan Kebohongan"
Jakarta | Potret R - Setelah adanya Statement dari Komnas HAM mengenai metamorfosis Pemerintahan Jokowi di Bulan Februari 2017, baru pada bulan Mei 2017, Jokowi melakukan metamorfosis menjajal pengerjaan jalan infrastruktur Jalan Trans Papua hanya menyusuri sebatas 7 km untuk menutupi dengan terindikasinya adanya Penggelapan dengan pencitraan, Pemerintah ngaku menembus Gunung Bangun Jalan Trans Papua, Natalius, Natalius Pigai "Bohong Besar".
Natalius Pigai, Komisioner Komnas RI menyeselkan pekberitaan salah satu media nasional bahwa pemerintah sudah dan sedang bangun jalan trans papua,
"Pemerintah bohong besar dalam berita kompas.com edisi 10 februari 2017 berjudul Jalan trans Papua, menembus Gunung dan membelah bukit', berita ini cukup mengagetkan kami karena selain judulnya sangat bombastis, dan semuanya seakan benar metamorfosis papua sepert jawa dan sumatera, kritiknya dalam keterangan pers dis jakarta, senin 13 februari 2017
Natalius mengatakan,"selama kepemimpinan Presiden Joko widodo tak pernah diketahui adanya rancang bangun insfrastruktur jalan dan jembatan di papaua 2015-2019. kalau ada coba tunjukkan mana dan berapa kilometer ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota / kabupaten, provinsi dan jalan nasional slama 3015-2019 ? kami persilakan antar ke Komnas HAM RI, kami menunggu dalam seminggu ini untuk menunjkkan validitas dan keakuratan data dan anggaran", ungkapnya.
Ia mengungkapka hasil pengamatan selama ini tak ada ruas jalan baru yang dibangun, kecuali hanya satu yaitu jalan wamena-nduga yang dikerjakan TNI.
Hampir semua jalan trans Papua rusak parah di era pemerintah Jokowi contohnya jalan merauke-boven digoel. sebelum jokowi memimpin, disana hanya ditempuh sehari jalan darat, tetapi, sekarang berhari-hari bahkan hampir seminggu lamanya", kata pigai
Dalam Catatannya, pemerintah hanya baru membangun 231,27 kilometer. itupun hanya terlihat wamena-nduga, lantaran grand design pembangunan infrastruktur papua belum pernah diumumkan, ia mengaku rakyat bahkan sampai bertanya kepadanya beberapa isu negatif terkait proyek infrastruktur di papua yang katanya mencapai anggaran triliunan rupiah.
"Proyek triliunan rupiah yang dipertanyakan antara lain grand design ruas jalan baru di Papua 2015-2019", ucapnya.
Pigai juga mempertanyakan mengapa kontraktor utama yang bekerja diruas jalan ini belum pernah libatkan putra asli papua semua kontraktor utama adalah pendatang.
Mereka yang mengelola ratusan miliaran rupiah, semua uang lari keluar papua, bukankah kami juga warga negara yang bisa bekerja dengan nilai proyek yang besar? kami orang asli papua untuk menjadi sub kontraktr saja susah sekali" ujarnya.
Pigai membeberkan, markus bugaleng pengusaha pertama suku amungme di Timika Bangkrut dan jatuh miskin karena kementerian PUPR tak pernah membayar dan menghargai hasil keringatnya membuka jalan baru sepanjang 10 km ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan timika - enarotali (Pinai).
Menurutnya, Komnas HAM sudah tiga kali berkirim surat ke Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Namun kata Pigai, tak pernah digubris.
Masyarakat papua, lanjut pigai, juga mempertanyakan mengapa kepala balai pembangunan jalan dan jembatan papua tak pernah dipimpin oleh putra asli papua? selama ini, menurut dia, kepala balai itu selalu dipimpin oleh orang non papua, terutama didominasi oleh dua suku saja, yaitu suku dari sumatera utara yang kristen dan sulawesi selatan yang kristen
Biasanya di Indonesia disindir suku yang suka kolusi dan nepotismenya tinggi, tolong tanyakan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menteri PUPR, berapa nilai sogokan untuk menjadi Kepala Balai Papua, sehingga putra Papua siap siap untuk sogok kalau isu itu benar, sindirnya.
Ia juga mengaku heran, mengapa proyek infrastruktur di papua selalu tersandung kasus korupsi? baik yang melibatkan kalangan politisi di senayan, para pejabat di kementrian teknis, seperti dana infrastruktur daerah (PPID) Papua 'Kardus Durian' yang ditangkap KPK.
"Hingga hari ini kita menyaksikan KPK membongkar dugaan korupsi jalan trans papua di dinas PU Provinsi Papua." imbuh Pigai.
Presiden Jokowi, kata pigai, tak pernah mengeluarkan instruksi Presiden (inpres) sebagai landasan pembangunan infrastruktur di papua, berbeda dengan pemerintah sebelumnya yang punya grand design infrastruktur jalan di papua secara serius, itu dilakukan oleh pemerintah melalui inpres nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan infrastruktur di papua.
Bahkan di dalam RPJM 2010-2014, pemerintah secara jelas membangun grand design dalam rangka mengatasipermasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah provinsi papua dan provinsi papua barat",urainya
Sepanjang tahun 2010-2014, pemerintah pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas di provinsi papua, yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas, menelan dana sebesar Rp.9.78 triliun.
Rinciannya, pembangunan 7 ruas jalan strategis antara lain Nabire, Waghete dan Enarotali (262km), jayapura, wamena dan mulia (733km), serui, menawi dan saubeba (499 km) timika, mapurajaya dan paumako (39,6 km), selanjutnya jayapura ke sarmi (364 km), jayapura, holtekam batas PNG (53 km), marauke-waropko (557 km), dengan total 2,056 km.
Sementara sisa 4 ruas jalan prioritas lainnya adalah jaln provinsi papua sepanjang 361 km, yang menghubungkan depapre-bongrang, wamena-timika-enarotali, dan ringroad jayapura.
Sedangkan di provinsi papua barat, masing-masing 4 ruas jalan yaitu sorong-makbon-mega sepanjang (88 km), sorong-klamono-ayamura-kebar-manokwari (606,17 km), manokwari-maruni-bintuni (217,25 km) fak-fak - hurimbe, bomberai (139,24 km).
Salah satu moda tranportasi yang sangat vital di papua, kata pgai adalah moda tranportasi udara. sampai saat ini papua punya 300 buah lapangan terbang perintis dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat merpati buatan 1975, namun terhentipada tahun 2013, sehingga saat ini tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa.
Sebagai komisioner Komnas HAM, mau tanya mana pengembangan infrastruktur strategis dan prioritas jokowi 2015-2019 di papua, mungkin uga di Indonesia? kami dan rakyat indonesia rakyat indonesia mempunyai hak untuk mengetahui (rigt to know) dijamin UU Nasional, lanjt pigai "jangan hanya mengeluarkan sepenggal catatan untuk sekedar pencitraan bahwa pemerintah metamorfosis papua dengan konektivitas infrastruktur dara, laut dan udara seperti di pulau jawa dan sumatera, padahal kenyataanya hingga saat ini 99% pulau papua masih daerah tertutp dan daerah terabaikan (blank spot). (Red.Su)
Post a Comment