Kesejahteraan Masyarakat Nelayan menjadi Perhatian DitPol Air Poldasu

"DitPol menganggap perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan"

Medan | Potret RI - 21/11/2017, Kesejahteraan Masyarakat Nelayan dianggap perlu menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah, hal ini tidak Luput dari Perhatian DitPol Air Polda Sumatera Utara.

Bertempat di Hotel Emerald Garden Medan dilaksanakan acara Pembukaan Seminar Forum Koordinasi Dan Komunikasi (FKK) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan yang dilaksanakan oleh Dit Pol Airud Polda Sumut. 

Thema dari seminar Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK)       “ Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan di Sumatera Utara guna mendukung kebijakan Pemerintah". 

Dalam kegiatan tersebut hadir Kakorpolairud Baharkam Polri yang diwakili oleh Irjen Pol Drs Satria Firdaus Maseo, Danlantamal Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto SE, MSi, yang mewakili Kapolda Sumut Kombes Pol H.Hery Subiansori SH.MH, MSi, Dir Polairud Baharkam Polri yang diwakili AKBP Julisa Subdit Gakkum Satgas 115 Polairud Mabes Polri, Kombes Pol Zainal Arifin Paliwang, Dirpolair Polda Sumut Kombes Pol Ir. Syamsul Badar serta Pejabat Utama Polda Sumut, para Kapolres pesisir Barat dan Timur, Para Pejabat Utama Lantamal serta Perwakilan Nelayan Sumut sekitar 50 orang. 

Nara sumber dalam kegiatan ini adalah Drs. Basilio Dias Araujo, MA ( Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim) yang akan memberikan tentang “ Peran Kemenko Maritim untuk mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan guna tegaknya kedaulatan Maritim dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia “  mewakili Kominfo Maritim, Dr. Ir. Indra Jaya (IPB) tentang “ Tinjauan Akademis dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 terhadap Kesejahteraan pelaku usaha perikanan, Prof. Saraf Wijaya (KKP) tentang “ Tantangan dalam impelementasi Permen KP Nomor 71 tahun 2016 terkait pelarangan alat tangkap pukat Hela dan pukat tarik diseluruh WPPRI, Nara sumber dari Ditpol Air Korpolairud Baharkam Polri tentang fungsi dan peranan Ditpolair dalam penegakkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, nara sumber dari TNI AL Asops Kasal tentang : Peran TNI AL melalui perberdayaan nelayan sebagai bagian potensi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan perbatasan laut Republik Indonsia, Prof. Rita Delimunthe (USU) dan Bapak Prayudi (Dir Log KKP). 

Forum Koordinasi dan Komunikasi ini bertujuan untuk mempertemukan para pihak untuk saling berbagi dan berdiskusi tentang strategi kemitraan, Kolaborasi dan kerjasama jaringan dalam isu terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 

Diskusi ini juga akan memberi ruang bagi para nelayan untuk mendapatkan informasi dan kemungkinan kerjasama ke arah penguatan komunitas nelayan dimasa yang akan datang. Kegiatan ini di ikuti oleh 109 peserta terdiri dari instansi Pemerintah 34 orang, Polda Sumut 25 orang, Asosiasi Nelayan 15 orang, Perwakilan Nelayan 35 orang dari berbagai kalangan baik instansi baik pemerintahan, aktivis akademi,  pelaku usaha di bidang perikanan dan Nelayan. 

Selain itu diskusi ini juga akan memberi ruang bagi para peserta untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dalam membangun kerjasama kearah penguatan komunitas maritim.(Red.Su/Bang.Is/Humas.Poldasu)