MEDAN | POTRET - Dewan Tanfidzi Forum Umat Islam (FUI-SU) melalui ketua umum Sudirman Timsar Zubil dan sekretaris umum Drs. H. Leo Imsar Adnans terkait sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) di DPRD Sumut menyatakan, keterangan para saksi dan fakta-fakta yang terungkap di sidang Mahkamah Konstitusi, terutama pembukaan kotak suara oleh KPU telah membuktikan terjadinya kecurangan yang luas, terstruktur dalam pelaksanaan Pilpres 2014.
“Kemenangan salah satu calon dari dua calon presiden dan wakil presiden tidaklah ditentukan oleh hasil perhitungan angka-angka semata, melainkan juga oleh proses perolehan dan perhitungan angka-angka tersebut,” tegas ketua FUI Medan Belawan Al Ustadz Abbas Rambe.
Selanjutnya FU-SU menghimbau dan mengharap MK, kata Abbas, MK tidak sekedar menjadi “kalkulator” yang hanya mengitung angka-angka semata, lalu memutus perkara. MK harus memutus perkara sengketa Pilpres 2014 dengan jujur, benar, adil dan bijaksana.
“Agar lembaga peradilan benar-benar menjadi tonggak penegak keadilan dan harus memutus perkara dengan jujur, benar, adil dan bijaksana,” ujar Abbas.
FUI-SU juga menghimbau dan mengingatkan MK dan kita semua, keputusan sengketa Pilpres 22 selain akan menjadi tonggak sejarah kehidupan bangsa Indonesia, juga akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT sang pencipta yang maha esa dan maha kuasa.
Menerima itu, mewakili DPRD Sumut Muhammad Natsir menyatakan dukungannya terhadap sikap FUI-SU dan akan meneruskannya sesuai prosedur yang berlaku.
“Pernyataan dan himbauan ini kami terima dengan baik, dan pada hari ini juga kami (anggota DPRD Sumut)akan segera menggelar rapat,” ujar Muhammad Natsir.(potret/dna).
“Kemenangan salah satu calon dari dua calon presiden dan wakil presiden tidaklah ditentukan oleh hasil perhitungan angka-angka semata, melainkan juga oleh proses perolehan dan perhitungan angka-angka tersebut,” tegas ketua FUI Medan Belawan Al Ustadz Abbas Rambe.
Selanjutnya FU-SU menghimbau dan mengharap MK, kata Abbas, MK tidak sekedar menjadi “kalkulator” yang hanya mengitung angka-angka semata, lalu memutus perkara. MK harus memutus perkara sengketa Pilpres 2014 dengan jujur, benar, adil dan bijaksana.
“Agar lembaga peradilan benar-benar menjadi tonggak penegak keadilan dan harus memutus perkara dengan jujur, benar, adil dan bijaksana,” ujar Abbas.
FUI-SU juga menghimbau dan mengingatkan MK dan kita semua, keputusan sengketa Pilpres 22 selain akan menjadi tonggak sejarah kehidupan bangsa Indonesia, juga akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT sang pencipta yang maha esa dan maha kuasa.
Menerima itu, mewakili DPRD Sumut Muhammad Natsir menyatakan dukungannya terhadap sikap FUI-SU dan akan meneruskannya sesuai prosedur yang berlaku.
“Pernyataan dan himbauan ini kami terima dengan baik, dan pada hari ini juga kami (anggota DPRD Sumut)akan segera menggelar rapat,” ujar Muhammad Natsir.(potret/dna).
Post a Comment