Jakarta | Potret RI - Berita Dwi Soetjipto resmi diberhentikan sebagai Direktur Utama dan Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur Utama sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero), Jumat (3/22017), oleh Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat adalah korban dari akibat usulan Komisaris Utama Pertamina Tantri Abeng yang mengirimkan surat bertanggal 8 Agustus 2016 kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Surat itu berisi usulan perubahan struktur dan penambahan anggota direksi Pertamina. Dewan Komisaris mengklaim usulan penambahan direksi dan adanya posisi Wakil Direktur Utama Pertamina bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Menanggapi usulan itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto saat itu mengaku belum mengetahuinya, “Jangan tanya saya. Tanya pemegang saham,” kata Dwi, Rabu (10/8/2016).
Selain disepakati Tanri, usulan itu telah disepakati anggota Dewan Komisaris Pertamina lain, yakni Edwin Hidayat Abdullah, Sahala Lumban Gaol, Suahasil Nazara, dan Widhyawan Prawiraatmadja. “Harus ada struktur bisnis yang adaptif. Pertamina memerlukan itu supaya lebih bagus kinerjanya. Kami menunggu keputusan dari Kementerian BUMN," ujar Tanri, Selasa (9/82016).
Wakil Komisaris Utama Pertamina Edwin Hidayat Abdullah menuturkan jika usulan itu didasarkan pada rencana pembentukan holding minyak serta gas antara Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dengan pembentukan holding, Direktur Utama Pertamina akan mengurusi hal-hal yang lebih strategis. Sedangkan fungsi operasional perlu ditangani orang lain, yaitu Wakil Direktur Utama Pertamina. Pengangkatan Anggota Direksi Pertamina berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN No SK-264/MBU/12/2016
"Itu pemikirannya. Tidak ada itu upaya kudeta terhadap Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto," ujar Edwin di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016). Tapi aturan baru itu oleh Wakil Ketua Komisi BUMN di Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi VII DPR) Inas Nasrullah Zubir (25/1/2017), menimbulkan dualisme kepemimpinan antara Direktur Utama Dwi Soetjipto dan wakilnya, Ahmad Bambang. Menurut Nasrullah, hal itu akan mengganggu keuangan dan membahayakan Pertamina.
Sejumlah sumber mengatakan Direktur Utama Dwi Soetjipto sama sekali tidak dimintai pendapat dalam penyusunan struktur baru. Dalam mekanisme impor minyak, menurut beberapa pejabat perusahaan itu, Direktur Utama kini hanya menjadi tukang stempel. Keputusan diambil Wakil Direktur Utama, yang membawahkan Direktur Pengolahan dan Direktur Pemasaran Pertamina.
Baik Dwi Soetjipto maupun Ahmad Bambang telah dihentikan dari jabatannya di PT Pertamina (Persero) lantaran keputusan pimpinan yang dinilai lambat dalam setiap mengambil keputusan. Deputi Bidang Jasa keuangan, Jasa Survei dan jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, jika komunikasi pada internal sebuah perusahaan sangatlah penting.
Gatot juga menjelaskan alasan adanya pemberhentian tersebut, salah satunya karena Pertamina membutuhkan penyegaran managemen pada internalnya. Namun, dalam perjalanannya, hal ini memicu gesekan dengan munculnya dugaan keributan mengenai impor solar dan kerusakan kilang. Gatot dalam konferensi pers usai RUPS di Kementerian BUMN mengatakan, permasalahan yang memicu pencopotan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang itu akibat ketidakharmonisan dalam memimpin Pertamina.
"Namun Pergantian kepemimpinan yang tidak berpola, baik periode maupun tata cara penunjukannya, menunjukan governance yang rentan diwarnai kepentingan jangka pendek," kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat melalui rilisnya kepada pers (3/2/2017).
Menurut Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih, Pertamina merupakan perusahaan terbesar yang dimiliki Indonesia. Perombakan manajemen perusahaan ini akan sangat besar pengaruhnya baik dari sisi bisnis, maupun perannya di sektor energi nasional.
"Kalau kita tidak mampu keluar dari praktik masa lalu, yang selalu mengedepankan kepentingan jangka pendek dan politisasi, maka Pertamina yang dituntut Presiden Jokowi untuk mewujudkan keadilan sosial dan untuk perkuatan pemasukan pendapatan negara tidak akan jalan," ujarnya.
Binsar Effendi jika berharap penggantinya Yenni Andayani yang Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina, adalah sosok pemimpin yang kredibel. “Plt Dirut Pertamina tidak hanya harus jujur, tapi cukup berkompeten di bidangnya” tandasnya.
"Alhamdulillah. telah aku tunaikan amanah ini meski dengan tertatih-tatih. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka panjang. Aamiin," yang merupakan cuitan Ahmad Bambang yang diunggah pukul 06.51, Jumat pagi, “Diharapkan mampu untuk prnggantinya berkinerja lebih baik lagi dari Ahmad Bambang” pungkas Ketua Umum eSPeKaPe.
Post a Comment