Kenyataan Pahit kekayaan Alam dan Pekerjaan diberikan Ke Tirai bambu menyebabkan Pengangguran dan Perekenomian anjlok

"Akhirnya Pekerja dari Tirai Bambu diakui keberadaannya ada di Indonesia dalam Jumlah yang sangat Besar, dan menyebabkan Tingkat Perekenomian anjlok"

Sulawesi Tengah | Potret RI - Tugas dari Aparatur Negara untuk Negeri ini dan fungsinya tabrak sana sini terindikasi untuk kepentingan Pribadi dan Golongan, bagaimana bila tugas dan pernyataannya yang palsu dan Hukum yang berkaitan dengan keimigrasian dan ketenagakerjaan dikesampingkan guna exploitasi.

Banyak kalangan masyarakat dan praktisi, pengusaha maupun politikus yang mempertanyakan fungsi dan tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia ini.

Dilihat dari tugas Kemenko Bidang Kemaritiman adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan sumber daya kemaritiman, bukan sumber daya alam". 

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim

Koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015, 

Akibat tabrak sana sini tugas  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi perkembangan kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Keduanya membahas pekerja asal Cina yang bekerja di sana.

"Apa kaitan perkembangan kawasan industri dengan kemaritiman yang seharusnya dapat juga diikuti menteri menteri lainnya, bila berkaitan dengan keuangan negara dan investasi dari asing, sejatinya tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah menyelenggarakan , dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan sumber daya. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi, untuk koordinasi dan siknronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, dan pengendalian pada isu di bidang kemaritiman, sedangkan kemeterian yang berada di bawah koordinatornya adalah Kementrian ESDM, Perhubungan, Kelautan/Perikanan dan Pariwisata",

Luhut Binsar Panjaitan pun mengakui akan adanya pekerja asal Cina di Morowali. Menurut Luhut, seusai rakor di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, kawasan tersebut banyak diributkan lantaran banyaknya pekerja asal Cina. "Saya menginap di sana, memang ada, tapi mereka itu kerja knock down supaya cepat jadi," ungkapnya.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan beberapa waktu lalu 2/2017, pekerja asal Cina banyak ditemui di Morowali karena ,"mereka melakukan pekerjaan konstruksi di kawasan tersebut. Terlebih, di kawasan tersebut juga telah terbangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel terbesar yang dibangun Negeri Tirai Bambu".

"Menjadi pertanyaan kembali kenapa mesti yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel asal Tirai Bambu dengan kemaritiman, dan kenapa tidak dilakukan oleh Pribumi yang banyak membutuhkan pekerjaan", ungkap warga Morowali yang tidak ingin disebutkan namanya terhadap pekerja asal Tirai Bambu menguasai Morowali.

Disampimg itu Luhut menilai menegaskan kembali bahwa investasi hilirisasi seperti smelter harus didukung dan dikawal agar bisa dirasakan manfaatnya bagi roda perekonomian Indonesia. "Coba sekarang, mereka itu tiga tahun sudah produksi dan bayar pajak. Tahun lalu Rp900 miliar, tahun ini Rp1,7 triliun dan besok Rp2,5 triliun. Itu investasi mereka sampai 6 miliar dolar AS, sekarang sudah sampai 3 miliar dolar AS," tuturnya.

Kenyataan yang dihadapi dari pernyataan itu tidak didukung adanya peningkatkan roda perekonomian. Indonesia yang ada semakin meroket jatuh, hasil alam yang dikuasai asing dengan dalih kontrak dan bayar pajak 900 miliar.

Luhut mengatakan investor di Morowali tidak akan selamanya mempekerjakan pekerja asing, dan akan segera menyerap tenaga kerja lokal. "Mereka akan bikin kerja sama untuk mendidik anak-anak di sana, kan butuh waktu. Itu mereka janji, setelah konstruksi (tenaga kerja asing) akan menurun," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga mengatakan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri penunjang dari sejumlah proyek yang sudah terbangun di sana. "Sekarang yang paling cepat adalah usaha kos-kosan, nanti yang harus didorong itu peternakan ayam dan juga untuk suplai logistik," ujarnya.(Red.Su/Tim)

Presiden Membuat Hoax apakah tindakan Anda

"Pernyataan Pemerintah yang menyesatkan mengenai sekolah dari sumbangan masyarakat dan umat muslim dibilang dari bantuan Pemerintahan Jokowi"

Jakarta | Potret RI - Potret kebohongan pemimpin untuk bercermin pada kaca yang Pecah, Presiden Jokowi kembali menjadi bulan-bulanan di dunia maya. Pasalnya dalam pernyataan negara terkait genosida Rohingya, kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengklaim telah membangun sekolah di Rakhine yang ternyata dibangun oleh PKPU dan Umat.

"Tidak habis habisnya rezim membuat berita hoax, dan memerintahkan jenderal kapolri untuk melakukan penangkapan atas berita hoax, dilain halnya dengan pemerintah yang membuat berita hoax dan informasi yang menyesatkan apa yang anda akan lakukan", ungkap masyarakat menanggapi pernyataan Presiden Jokowu.

“Untuk penanganan kemanusiaan akibat konflik tersebut Pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer, juga telah membangun sekolah di Rakhine State,” klaim Jokowi di Istana Merdeka, Minggu (3/9).

Sontak klaim sepihak dari Jokowi membuat geger netizen, dan menjadikannya sebagai sasaran protes karena dianggap tidak mengetahui fakta yang sebenarnya di lapangan.

Dari penelusuran yang dilakukan mendapati bahwa sekolah yang di klaim oleh Jokowi dibangun pemerintah RI dan diresmikan pada 11 Januari 2017 lalu dibangun oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) yang berasal dari sumbangan kemanusiaan masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pemberitaan 2 media mainstream Republika dan Media Indonesia yang secara gambling menyebut PKPU lah pihak yang membangun sekolah bagi etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. (Red.Su/Tim)