Masih Ada Daerah Yang Zona Merah Dalam Pelayanan Publik

Medan | Potret RI - Ombudsman Lembaga Negara yang memiliki tugas sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang mengacu pada UU No.30 pasal 37 tahun 2008.

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang di ketua Abyadi Siregar (45) tahun, sebelum menjabat Ketua Perwakilan Ombudsman pernah sebagai redaktur di beberapa media Nusantara.

Abyadi Siregar menyampaikan dari survey dan investigasi lembaga Negara ini terhadap pelayanan publik di unit unit pemerintahan masih ada kekurangan ditinjau dari atribut yang menunjukkan arah dan alur pelayanan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Ombudsman yang mempunyai tugas sebagai pengawas pelaksanaan layanan publik banyak menerima laporan baik itu secara langsung maupun tidak langsung," ungkap Abyadi di gedung PWI Sumatera Utara pada agenda PWI penutup tahun 2017, gedung PWI Sumut jl.Adi Negoro, 28/12.

Laporan yang diterima sebanyak 283 dari beberapa Daerah di Sumatera Utara, adapun substansi yang menjadi rekomendasi dan penilaian ombudsman, yang paling tinggi dilaporkan dari pelayanan adalah Pendidikan, selanjutnya pelayanan Kepolisian, dan maladministrasi di unit unit pelayanan publik lainnya.(Red.Su)

Perlunya Keseriusan dan penerapan Hukum yang Memiliki Kearifan Lokal

"Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara: tidak ada keseriusan dalam menangani Narkoba"

Medan | Potret RI - 20/11/2017, Narkoba bukanlah barang baru yang menyebabkan perekonomian di setiap daerah yang menjadi target para bandar dan mafia akan menurun namun tingkat pendapatan akan meningkat bagi para Bandar dan memproduksinya, termasuk yang mengimport dan jaringan Narkoba yang memback up Bisnis ini.

Sumatera Utara dalam tingkatan peredaran narkoba dan korban menjadi pengguna ditingkat yang sudah digariskan merah.

Sedangkan Tingkat penanganan terhadap maraknya Narkoba terasa kurang serius dari institusi yang ditugaskan baik itu dalam pelayanannya untuk menanggulangi permasalahan Narkoba.

Melihat kondisi ini Ombudsman yang bertugas selain Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan Membangun jaringan kerja Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang diketuai Abiyadi Siregar pun angkat Bicara mengenai permasalahan Narkoba, yang berimbas terhadap kinerja aparatur Negara dan institusi yang bertugas berdasarkan UU.

"Tidak adanya keseriusan dari Institusi dan Pengamanan yang ditugaskan berdasarkan UU, baik itu di Kepolisian maupun di BNN", tutur Abiyadi Siregar.

Sampai kapanpun Narkoba di Indonesia khususnya di Sumatera Utara semakin sulit untuk diberantas," Sangat sulit untuk memberantas Narkoba di Sumatera Utara, kita memiliki Institusi yang tangguh diantaranya Kepolisian dan BNN, yang seharusnya dapat bekerja sama dengan TNI serta institusi lainnya secara serius menanganinya, sebagai contoh bila datang dari laut bisa di anulir Polair, TNI AL, dan bila datang dari Udara ada Imigrasi dan TNI AU", ungkapnya kembali.

Penyelesaian masalah juga menjadi penyebab ketidak seriusan dan semakin marak dan beraninya para pelaku Narkoba,"dari data dan pemberitaan yang kita terima juga masalah masalah yang ada dalam Lidik dan selanjutnya dilakukan penyelidikan pun kerap terjadi, korban yang seharusnya dijaga dan dirawat malah dijadikan sebagai pelaku dari jaringan Narkoba dan dihukum dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan pihak Kepolisian, sedangkan Bandar beberapa hari di tahan dan dikeluarkan dengan alasan pengembangan, dan bisa diduga adanya faktor ekonomi dan bisnis haram dalam penanganan Narkoba", pungkasnya kembali.

Keseriusan institusi dan seluruh golongan di Sumatera harus benar benar dilakukan bukan hanya slogan slogan dan ceremonial malah korban dan Bandar terbukti semakin bertambah.(Red.Su/Tim)