Pelaku Persekusi Ulama masih bebas Berkeliaran dan Berkoar koar tanpa tindakan tegas dan terukur

"Polisi Bersikap Netral terhadap Kasus Persekusi Ulama"

Jakarta | Potret RI - Fitnah yang dilakukan sekelompok orang terhadap ulama yang diundang untuk membawakan tausiah dikatakan orang yang tidak NKRI dan hal ini telah melanggar  undang undang dan Hukum yang berlaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan tokoh yang  duduk sebagai dewan diindikasikan sama halnya  dengan seorang  teroris  ataupun rezim yang membuat  kegaduhan terhadap kerukunan  beragama 

Disatu  sisi fitnah dan persekusi terhadap ulama dan agamanya semakin menjadi sedangkan alat hukum yang dulunya ditegakkan menjadi terdiam dengan mengatakan  Persekusin diproses hukum namun penegak hukum seakan akan cerita  dan menenangkan sebagian umat untuk sementara namun dibalik itu  hanya diam, penuntutan keadilan pun dilakukan.

Para kelompok maupun perorangan yang duduk sebagai dewan yang turut membuat kegaduhan sudah dilakukan Pelaporan dan alasannya sudah ditangani Bareskrim mabes polri.

Menanggapi pelaporan ke polisi, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menyebutkan, beberapa orang yang dilaporkan sudah meminta maaf. Namun, dia memastikan penyelidikan persekusi Ustadz Abdul Somad tetap berlangsung.

"Ada permohonan maaf dari beberapa elemen yang ada di Bali atas kejadian ini, tapi permohonan maaf itu tidak akan menggugurkan proses hukum," kata Iqbal di di PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/12), seperti dikutip kumparan.com.

Iqbal menjelaskan polisi telah menerima beberapa laporan terkait tindakan yang dialami Ustadz Abdul Somad. Pelaporan tidak hanya dilakukan ke Bareskrim Polri, tapi juga ke beberapa Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.

Sebab pelaporan yang tersebar di beberapa daerah, penanganan kasus ini akan berada dalam pengawasan Bareskrim Polri. "Prinsipnya Mabes Polri akan nanti melakukan supervisi, kalau misalnya semua laporan itu kemungkinan besar akan ditarik di situ. Bareskrim akan menangani," katanya.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya untuk memberikan ceramah di Denpasar, Bali, Ustadz Abdul Somad mendapat pertentangan dari sekelompok orang yang menamakan diri Koalisi Rakyat Bali (KRB).

Sekelompok massa yang menolak Ustadz Abdul Somad bahkan menggeruduk Hotel Aston Denpasar tempat menginap Ustadz Abdul Somad. Bahkan dengan membawa senjata tajam, massa memaksa masuk ke dalam Hotel dan memburu Ustadz Abdul Somad.

Sempat terjadi dialog antara panitia ceramah Abdul Somad dengan pimpinan kelompok itu. Mediasi dihadiri petugas keamanan dari kepolisian dan TNI. disaksikan oleh Kapolresta Denpasar, Dandim 1611/Badung, dan perwakilan dari massa KRB.

Laporan yang dilakukan diduga terasa enggan ditindak lanjuti secara terbuka oleh Pihak yang berkompeten dan tidak ingin diketahui siapa dalang dan mendanai untuk menghadang serta memprekusi ulama termasuk yang dialami ulama ulama sebelumnya.

Hal ini dengan adanya pernyataan data pihak yang berkompeten sebelumnya bahwa Polri akan bersikap netral namun dengan jelas telah ada bukti bahwa kejadian itu ada.

Sementara itu sebagian dari tubuh Polri sendiri menegaskan, pihaknya menentang segala bentuk intimidasi dalam bentuk apapun.

"Bahwa persekusi (intimidasi-red) itu tidak boleh ya nanti kita lihat apakah itu terjadi atau bagaimana nanti kasusnya seperti apa," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (12/12).

Polri pun menegaskan, bila memang terdapat laporan terkait Abdul Somad, Polri akan bersikap netral dalam memproses laporan itu. Tentunya, lanjut dia, Polri juga akan melihat isi dari laporan tersebut. "Ya Polri netral lah, pokoknya kalau ada itu (intimidasi) tidak boleh. Kita lihat nanti konteks permasalahannya seperti apa," kata Setyo menegaskan.

Hingga Selasa siang, Polri menyatakan belum menerima laporan tersebut. Hal ini ditrgaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian sendiri. "Saya belum tahu, belum ada laporan," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (12/12) pagi.(Red.Su/Tim)

Arogansi Aparat Bersama Ormas GMBI Menimbulkan Suasana Panas menarik Paksa Ustad dan jemaah Beribadah dari Mesjid

"FJI mengecam Pembubaran Paksa dari Aparat Kepolisian Jabar bersama sama dengan GMBI dan Oknum Keagamaan Lain Melakukan Tindakan Pidana terhadap Kebebasan Beribadah"

Yogyakarta | Potret RI – Tindakan Arogansi Aparat bersama dengan Ormas GMBI binaan Kapolda Jabar beserta Oknum Keagamaan Lain Menuai Teguran Keras dan Harus ditindak dari FJI, dan ini sudah dua kali dilakukan ormas yang berbasis di bandung dengan menyebutkan mereka adalah Pancasilais namun diluar tindakan mereka adalah Tindakan Premanisme dan jauh dari unsur Pancasilais dari akibar Pembubaran kajian bedah buku sekaligus buka puasa bersama para muallaf dan aktivis anti pemurtadan yang diadakan oleh forum silaturahmi umat & Alumni 212 Se-Cirebon Raya, mulai menuai reaksi dari umat Islam.

Dari informasi yang dikabarkan oleh saksi mata staf Komnas Anti Pemurtadan, Rifai Iwan, menyebutkan, diantara Ormas yang diduga ikut terlibat melakukan pengepungan Masjid Baturrohim, tempat digelarkan acara kajian dan buka puasa bersama, adalah Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

“Tepat pukul 12.43 WIB banyak anggota polisi disertai Ormas GMBI dan Macan Ali datang langsung membentuk formasi mengepung Masjid Baiturrohim, ketika salah satu dari kami (Ustadz Andi Mulya) keluar pintu masjid beliau langsung ditarik dan dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, kemudian diikuti dengan semua panitia beserta Ust Bernard Abdul Jabbar selaku pemateri juga ikut di bawa ke Polres Cirebon Kota,” kata Rifai Iwan melalui pesan tertulis, sebelum dirinya ikut digelandang bersama para aktivis Islam lainnya ke Polres Cirebon Kota, pada Ahad (18/6/2017).

Jika melihat track record, Ormas GMBI, tentu tak asing lagi. Beberapa waktu lalu, GMBI diduga melakukan tindakan anarkis penganiayan dan pengerusakan terhadap para santri, usai mengawal Ketua Pembina GNPF MUI, Habib Rizieq Syihab, ketika diperiksa di Polda Jawa Barat.

Menyikapi hal itu,  Komandan Front Jihad Islam (FJI), Yogyakarta, Abdurrahman, mengecam pembubaran pengajian dan buka puasa bersama, serta penangkapan ulama. Ia juga bereaksi keras atas dugaan keterlibatan GMBI, yang diduga ikut serta dalam menzalimi ulama dan aktivis Islam.

“Kami seluruh DPP FJI dengan peristiwa ini menyatakan mengecam keras atas penangkapan beliau Ustadz Bernard Abdul Jabbar di Cirebon,” ungkapnya  Ahad (18/6/2017). (Red.Su/Tim)