Camat Rambah Berdialog buat Keindahan dan Kenyamanan Lalin dan Kota Pasir Pangarayan

"Camat Rambah Mengharapkan adanya Kerjasama warga untuk Menata Kota Pasir Pangarayan"

Rohul | Potret RI - Senin (3/7) Camat Rambah M. Franovandi didampingi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan sejumlah pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Riau turun kelapangan tepatnya di Taman Kota Pasir Pangarayan. Sekitar jam 17.15 wib melaksanakan Sidak (Inspeksi Mendadak).

Camat Rambah kali ini melaksanakan kegiatan khusus dalam rangka menindak lanjuti gebrakan Bupati Rokan Hulu H. Suparman S.Sos. M untuk memperindah atau menata kota sebagaimana yang tertuang pada Visi dan Misi membangun Desa menata Kota.

Camat yang akrab di sapa Pak Ovan memaparkan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan jualannya di sepanjang trotoar taman kota supaya tidak lagi berjualan di trotoar, "sekali lagi saya jelaskan,"ujar Camat Rambah ini.

"Pada langkah Pertama, yang artinya saya bermohon kepada Bapak, Ibu yang berjualan di sepanjang Trotoar taman kota ini agar tidak lagi ada yang berjualan dijalur ini karena merusak indahnya taman kota kita dan rusaknya tatanan Kota Pasir Pangarayan yang merupakan iconnya Rokan Hulu," ucapnya kepada PKL.

Camat Rambah juga mengajak berdiskusi para pedagang dan pelaku agen bis antar kota dalam Provinsi (AKDP) yang sehari harinya memarkirkan mobil penumpang di depan Taman Kota," karena disamping penyempitan lalu lintas juga merusak pemandangan dan keindahan kota," ujarnya kembali

Jelasnya lagi "saya sangat berharap kepada Bapak dan saudara saudarku semua supaya sama sama memahami dan kerjasama demi keindahan dan kenyamanan demi keindahan dan kenyamanan berlalu lintas,"terangnya.

Tentang kemana para agen akan pindah dalam menjalankan aktifitasnya "Silahkan berkoordinasi dengan Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten, karena itu ranahnya mereka dan saya hanya menyarankan ,"ujarnya. (Red.Su/Tim/S.SAS)

Kantor BUMdes Terbengkalai Pengelolaannya dan Suntikan Dana Tidak Ada

"Kepala Desa yang Mengelola BUMdes, masih terkendala untuk Pembangunan Kantor BUMdes"

Rokan Hulu | Potret RI-  Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, Karena itu, kata dia, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Sementara itu. untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMdes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan Bumdes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMdes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes.

Terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Daerah dan 416 Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMdes.

Namun Peraturan tetaplah Peraturan dengan kenyataan di lapangan ditemui banyaknya ketimpangan dalam pelaksanaannya, disamping itu warga masyarakat rantau sakti inisial SB (52) mengatakan "Bangunan kantor Bumdesa sumber rezeki rantau sakti berdasarkan hasil rapat KSB Bumdesa sumber rezeki rantau sakti beserta jajaran pengurus lainya, masih tetap terbengkalai", ungkap warga kepada potretri007.com

Selama operasional Bumdesa sumber rezeki adapun hasil keutunganya yang didapat dari penyewaan Keyboard, dan telah dirasakan apa yang sudah dilakukan oleh Pengurus BUMdes, warga sangat prihatin sepertinya hasilnya dipergunakan buat kesenangan pribadi.

Maka dari itu KSB BUMdes Sumber Rezeki menqambil alih keuntunqan BUMdes sumber rezeki rantau sakti di akhir tahunnya di kumpul sehingga mendapat kurang lebih (80) delapan puluh juta, dana anggaran yang nantinya untuk membangun kantor BUMdes Sumber Rezeki Rantau Sakti yang telah lama terbengkalai.

Keuntungan BUMdes yang diserahkan oleh bendahara Bumdesa sumber rezeki rantau sakti kepada kepala desa PW (44) . 

Bangunan kantor Bumdesa sumber rezeki rantau sakti berawal di mulai pengerjaanya kurang lebih pada tahun 2014 kata SB (52) dan sampai saat ini pengerjaan bangunan ini terbengkalai, dan tidak tau apa penyebabnya kata SB (52) kepada team potretri007.com,18/6/2017. 

Dari hasil pantauan potret007.com bangunan tersebut terbengkalai dan di dalamnya, serta keseluruhan bangunan pun belum siap sehingga bangunan menjadi sia-sia. Menurut  salah satu masyarakat warga, Minggu (18/06/2017) bangunan Kantor BUMdes Sumber Rezeki Rantau Sakti tidak pernah mendapat suntikan dana (DD) maupun dari anggaran dana yanq di dapatkan desa Rantau Sakti, adapun oprasional Bumdesa sumber rezeki rantau sakti berdasarkan dana awal yang mereka dapatkan.

“Saya berharap Pemda Rokan Hulu untuk segera turun langsung melihat bagaimana kondisinya saat ini jangan hanya bangunan dibuat tapi pemamfaatan tidak ada,” ungkap Kepala Desa.

Hal yang sama juga dikatakan oleh masyarakat lainnya. Banyak bangunan yang dibangun pihak Pemda di Rohul tak berfungsi dan salah kedudukan tempat sehingga pembangunan tersebut menjadi sia-sia belaka tanpa manfaat bagi masyarakat.(Red.Su/Tim/Sumardi.SAS)

LRPPN Bhayangkara Indonesia di Rohul telah terbentuk

Rokan Hulu | Potret RI - DPD LRPPN Bhayangkara Indonesia yang telah terbentuk Berencana akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau untuk membentuk penggiat yang anti terhadap bahaya Narkoba sebagai salah satu upaya penanggulangan bahaya Narkotika dan obat terlarang yang sudah membahayakan bagi para generasi muda ,"Penanggulangan Narkoba menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama sama, oleh karena itulah perlunya LRPPN ini dibentuk di Rokan hulu ", Ujar Sumardi Sas kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.

Dirinya mengatakan penggiat anti narkoba nantinya akan kita awali dengan seminar Para peserta uang akan kita undang terdiri dari berbagai elemen seperti Dharma Wanita, PKK, Guru, dan Mahasiswa,"melalui seminar ini kita akan mencari penggiat anti Narkoba yang berani bergerak di masyarakat", katanya.

sebagai langkah awal pembentukan, Lembaga ini memberikan Kuisioner kepada Para peserta untuk melihat sejauh mana inisiatif dan kepeduliannya terhadapa penanggulangan bahaya Narkoba, yang kian marak di Rohul ini dan kita berharap setidaknya penggiat Narkoba yang siap kami bina", ungkapnya kembali.

Peran serta masyarakat dalam ikut serta memeragi bahaya Narkotika di Rohul sangatlah Penting, para Penggiat Narkoba nantiya bisa secara mandiri melakukan sosialisasi ke masyarakat, mereka berperan sebagai perpanjangan tanan dari LRPPN Bhayangkara Indonesa. dengan bekal pengetahuan keterampilan dari materi yang akan diberikan nantinya.

"Peran Masyarakat inilah yang diharapkan bisa dibentuk di setiap kecamatan, apalagi Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah rawan Narkoba dan harusnya BNN Kabupaten Rohul mendukung program ini" jelasnya kembali.

Ditempat terpisa Armensyah Sulaiman Damanik yang diberi Mandat sebagai Ketua DPD LRPPN Bhayangkara Indonesia Kabupaten Rokan ulu mengatakan Seluk Beluk Narkoba yang rumit, juga membuat pemberantasan Narkoba tidak hanya cukup di hulu dan di hilir". harus ada gerakan masf baik secara rangkulan kasih sayang dari orang tua dan keluarga hingga penegakkan hukum yang memberikan efek jera.

"orang tua harus mengenal anaknya, mendeteksi gejala gejala pada anak yang mengkonsumi Narkoba, sehingga bisa dilakukan pencegahan dan rehabilitasi", kata kata armensyah sulaiman yang lebih dikenal pak Manik saat dikonfirmasi melalui telephon genggam. (Red.Su/TIM)

PLTBG Kec.Tambusai Utara Tidak Bisa Memenuhi Harapan Warga

"PLTBG yang dibangun dengan Dana Operasional Milyaran Rupiah tidak Bisa Beroperasi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan warga terugikan"

Rokan Hulu | Potret RI - Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan energi saat ini adalah pembangkit listrik tenaga biogas . Mengingat dari tahun ke tahun populasi semakin meningkat, otomatis konsumsi energi semakin meningkat pula. Perkembangan zaman seperti sekarang ini membuat listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia saat ini menggunakan energi listrik. Konsumsi listrik yang semakin meningkat itulah yang menimbulkan permasalahan bagi negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan kebijakan pemadaman listrik bergilir.  Selain itu pemerintah juga tidak henti-hentinya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menghemat energi.

Namun pemadaman listrik bergilir ternyata meresahkan masyarakat, karena aktivitas mereka menjadi terganggu, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG) adalah pembangkit listrik yang dihasilkan melalui proses anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan biodegradable seperti sampah organik dan kotoran sapi. maupun dari Limbah Sawit Bahan-bahan tersebut nantinya terdekomposisi menjadi metana dan karbon dioksida.

Seperti Halnya Pembangkit Tenaga Lisrtik (PLTBG) dari dana APBD dengan nilai Operasional kurang lebih 28 Milyar tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang berlokasi di Desa Rantau Sakti Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Prov. Riau, yang ternyata sia sia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

PLTBG pertama kali dikelola oleh PT. Bioandalas, dan beralih ke PT. Pasadena, diduga PT tersebut milik kepala desa Rantau Sakti an. Purwadi,  saat ini keluhan masyarakat terkait sudah kurang lebih tiga bulan belakangan ini operasional PLT Biogas tidak dapat hidup dalam 1 x 24 jam, seperti harapan maysarakat desa rantau sakti yang selalu membutuhkan energi Listrik dan setiap bulannya mereka ditagih Pembayaran walau Kebutuhan Mereka tidak terpenuhi oleh PLTBG, dan Masyarakat merasa telah dilakukan Pungli oleh PT. Pasadena.

29/4/2017, Ketika Tim Radar BI melakukan kunjungan ke Kantor PLTBG untuk bertemu dengan Manager PT. Pasadena yang beralamat di desa rantau sakti kec. Tambusai utara, bertemu dengan seorang karyawan wanita menyebutkan ,"pimpinan pengelola tidak ada ditempat", lantas tim radar BI menuju dimana alokasi PLT biogas dibangun dan bertemu yang katanya wakil maneger PLT. Biogas berinisial J. beliau langsung menyambut tim Radar BI untuk masuk keruangannya.

Ketika dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat Rantau Sakti, kenapa operasional PLT Biogas tidak dapat hidup setabil, Wakil Manger menjawab,"mesin biogas mengalami kerusakan dan yang kedua dikarenakan suplay bahan bakar/limbah dari PKS tidak mencukupi kebutuhan,".

"Bahan baku yang dibutuhkan untuk mengoperasikan PLTBG ini dalam 1x24 jam biogas harus menhabiskan berkisar 320 kubik limbah, yang mereka dapatkan dari penyuplay hanya 120 kubik, bagaimana kami harus dapat menghidupkan sesuai keinginan masyarakat", ungkap Wakil Manger Pasadena pada saat itu. 

Dan ketika konfirmasi kembali tentang kerusakan mesin biogas tersebut, Wakil Manager Pasadena " mengatakan setelah terjadinya insiden di mesin biogas pada saat dan saya juga tepatnya tanggal berapa dan jamnya saya juga tidak tau seteleah saya sampai di alokasi mesin biogas saya lihat sudah terjadi kebakaran,  dan sampai saat ini mesin biogas selalu saja terjadi kerusakan, sehingga lampu tidak hidup".

Mengenai Anggaran Dana untuk Operasional PLTBG Wakil Manager Mengungkapkan,"anggaran kurang lebih 28 Milyar", dan mengatakan kembali bahwa tidak tahu dan tidak ada garansi terhadap kerusakan Mesin PLTBG yang dibangun di Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.

Kekecewaan warga terhadap PLTBG telah merugikan dan menghabiskan anggaran, apakah anggaran tersebut dari Pemerintah atau Swasta, dan apakah Ijin dari PLTBG ini diberikan PLN atau telah dibeli PLN itu yang menjadi pertanyaan Warga Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu."setahu kami bila ada Pembangunan Listrik itu dari PLN, bila hal itu terjadi yang dilakukan PLN ada pastinya anggaran Negara disitu", ungkap warga yang tidak ingin disebut namanya. (Red.Su /Mardi)