MEDAN | POTRET RI - Terungkap dalam diskusi publik yang digelar sejumlah elemen masyarakat, aktivis serta mahasiswa di cafe kongkow Jalan Platina Raya Titipapan Kecamatan Medan Deli yang diprakarsai Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut ( GERBRAKSU) Senin sore kemarin (16/10) bahwa sebenarnya Kota Medan belum layak meraih Award Medan kota terbaik serta wacana pemekaran Medan Utara dari kota Medan pun menggema akibat belum terwujudnya percepatan pembangunan dan alokasi anggaran 60% dari Rp1 trilliun ke kawasan Medan Utara.
Presiden Jokowidodo saja mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, beberapa waktu lalu beliau sendiri yang menegaskan agar walikota Medan segera mengerjakan sebelum beliau yang turun tangan.
Pernyataan itu dapat dijadikan satu indikator bahwa penghargaan Medan sebagai Kota Terbaik ke 4 setelah bandung sangatlah tidak tepat, dan memang kenyataan yang dirasakan warga juga tidak jauh berbeda, lalu menjadi pertayaannya indikator apa saja yang dinilai oleh lembaga pemberi award tersebut, perlu dimintai klarifikasi.
Penolakan dan gugatan warga terhadap pemberian award itu memaksa kita utk membandingkan kinerja eksekutif dan legislatif terhadap realisasi pembangunan, hasilnya mengerucut pada kekecewaan publik dengan memberi istilah "Medan sebagai Kota Sejuta Lobang" dan Medan Kota Genangan air.
Jika berkaca pada kondisi infrastruktur di Medan Utara, baik itu yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi maupun Kota, maka predikat "Keberhasilan Pembagunan masih di katagorikan nihil" mereka (Red-Pemerintah) harus diteriaki baru melek dan terkesan abai.
lalu apa yang salah dari ini semua, apakah regulasi yang tidak saling bersinergi, atau kebijakan penganggaran yang berbasis kepentingan kelompok tertentu atau Kepemimpinan diberbagai sektor yang kurang visioner.?
*Menggugat Award Medan Kota Terbaik* bukanlah upaya utk mendiskreditkan apapun dan siapapun, tapi secara bersama membangun kesadaran sosial bahwa APBD/APBN sebaiknya diperuntukkan seluas2nya bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, bukan pencitraan yang diukur dari penerimaan Award yang simbolik.
Akhirnya Kongkow- kongkow yang berisikan diskusi ini diharapkan dapat menggerakkan kita secara bersama sama menyuarakan kegelisahan ini.
Post a Comment