Perlu Tindakan Nyata dari Pemerintah terhadap KIM II Mabar dan segera ditindak dan diperiksa

 

" Pungutan Liar di Kawasan Industri Medan Masih berlangsung dengan adanya Ancaman"

Medan | Potret RI - Organasisasi Angkutan Darat beserta para Pengusaha yang tergabung dalam organisasi tersebut bersama dengan Ratusan sopir truk trailer berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Senin (2/10/2017) menuntut agar pengutipan liar (Pungli) di Kawasan Industri Medan (KIM) II  Mabar segera ditindak.

Kebijakan pemberantasan pungli adalah contoh nyatanya. Upaya Presiden Jokowi untuk mengangkat ekonomi Indonesia agar dapat berkompetisi di level dunia, tidak akan berhasil tanpa upaya serius untuk memberantas pungli. Di World Economic Forum tahun ini, telah dirilis bahwa Indonesia berada di peringkat ke-41 dari 138 negara menurut Global Competitiveness Index. Posisi itu adalah kemunduran dibandingkan dengan peringkat ke-37 di tahun sebelumnya. 

Kebijakan hanya sebatas kebijakan namun dalam kenyataan dan dirasakan semakin parah, dan tidak sebanding dengan apa yang diutarakan, "kami minta Pungli ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi" ungkap koordinator aksi di depan kantor DPRD SU.

Koordinator aksi Parlin Manihuruk dalam orasinya mengatakan disaat perekonomian  lagi sakit para pengusaha  angkutan barang terseok-seok begitu juga halnya dengan supir yang resah atas kehadiran kutipan liar dengan modus parkir yang tidak memiliki payung hukum khususnya di Kawasan Industri Medan (KIM) II Mabar.

Selain itu ungkap Parlin, para supir kerap mendapat ancaman dari pihak OKP, dismaping Pungutan tersebut yang sangat mengkhawatirkan, supir armada trailler juga mendapatkan perlakuan yang kasar dengan adanya tindakan kekerasan yang dialami, hal ini sudah dilaporkan ke KP3 Belawan, sampai saat ini laporan tersebut tidak ada tindakan, untuk PT. KIM II Mabar melalui Oknum yang menjadi back up PT.KIM II Mabar.

Apabila supir tak memberi uang sebesar Rp 15.000-Rp 30.000 akan memukuli supir. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya intimidasi dari oknum tersebut hingga sampai memukuli supir bernama Rizky yang sampai kini kasus pengaduannya dipetieskan' oleh KP3 Belawan.

Sementara hal senada juga diungkapkan Ketua Kesper Sumut Israel  Situmeang , kedatangan mereka ke rumah rakyat tidaklah sendiri akan tetapi hadir juga Organda dan Dinas Perhubungan Medan dan Sumut. Dalam tuntutannya  mereka mendesak agar Kapoldasu segera mencopot KP3 Belawan , dan menindak pungli yang semakin marak di kawasan PT KIM II Mabar.

Alasan ini dilontarkan mereka mengingat setiap truk trailer yang keluar masuk ke Belawan dikutip sekita Rp 15.000 -Rp 30.000. Padahal jumlah truk setiap harinya yang keluar masuk  ada sekitar 3000 truk trailer. Artinya, kalaulah jumlah truk masuk dikutip setiap harinya 3000 x Rp15.000 = Rp450.000.000 per hari.

"Bayangkan berapa ratusan milyaran rupiah yang masuk perharinya ke mereka," tegasnya.

Melihat angka ini jika dikalikan sebulan cukup sinigfikan dan uangnya dipegang oknum mengatasnamakan aparat .

Hal itu juga diperkuat Sekretaris Kesper Jaya  Sinaga bahwa praktek pungli ini diminta segera ditindak. "Pemerintah jangan bicara pungli kalau tidak bisa menindak pungli itu. Kami taat hukum kalau ada pengutipan silahkan  tapi harus sesuai aturan main dan pasti kami patuhi," ujar JAYA dalam orasinya.

Menanggapi tuntutan pendemo, anggota DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan pihaknya segera menjadwalkan pemanggilan  instansi terkait termasuk Kapoldasu, KP3 Belawan . "DPRD Sumut  segara menjadwalkannya di Banmus," ujar Baskami.

Dalam RDP nanti, kata Baskami, pihaknya akan mencari tahu alasan dan hukum yang mengatur kebijakan Pungli terhadap para supir-supir sekitar Rp 15.000 unit per sekali masuk.(Red.Su/Tim)